Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristoyanto menanggapi isu Presiden RI Jokowi akan menjadi ketua dewan pembina Partai Golkar dan putranya Gibran Rakabuming Raka juga akan menjadi kader Golkar.
Hasto menyinggung, biasanya hal rumor yang beredar selama ini justru akan menjadi kenyataan.
"Ya selama ini kan selalu terjadi rumors dan ternyata kemudian ke belakangan bisa terbukti," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Untuk itu, dengan adanya dinamika yang terjadi di Partai Golkar, ia berharap agar kedaulatan partai bisa dijaga.
"PDI Perjuangan mengharapkan agar kedaulatan partai itu dijaga betul-betul sesuai dengan AD/ART Partai," katanya.
Kendati begitu, PDIP, kata dia, tidak mau mencampuri urusan rumah tangga partai lain.
"Kami tidak pernah campur tangan rumah tangga partai lain, karena kami pernah mengalami hal itu. Rasanya dipecah belah, diintervensi selama 32 tahun Orde Baru. Dan akhirnya negara tidak kemana-mana, bangsa tidak kemana-mana," ujarnya.
"Kita ketinggalan dengan Singapura, ketinggalan dengan Malaysia, dengan Thailand. Itu kan akibat penyalahgunaan kekuasaan ketika pemimpin hanya berpikir urusan sempit, tidak berpikir tentang masa depan," sambungnya.
Jokowi Disebut Berkah Bagi Golkar
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, menilai jika Presiden RI Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar tentu akan menjadi berkah.
"Kalau misalkan Pak Jokowi mau masuk Golkar, kami Alhamdulillah. Barokah dong mantan Presiden dua periode. Kalau mas Gibran mau masuk Golkar, ya barokah lagi, alhamdulillah," kata Idrus ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
Ia menegaskan, jika siapa pun dari mana pun figur boleh bergabung dengan Partai Golkar. Sebab Golkar merupakan partai yang terbuka.
"Partai Golkar adalah partai yang go public. Siapa saja bisa jadi anggota," ujarnya.
Kendati begitu, Idrus mengatakan, jika Jokowi dan Gibran perlu memperhatikan proses pemindahan partainya dari PDIP ke Partai Golkar.
"Misalkan masih di PDIP, selesaikan dulu di sana baru ke Golkar," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ungkap Skenario Ganjal Parpol-parpol di Pilkada, Hasto PDIP: Satu Wilayah Tambang Emas Coba Dibuat Calon Tunggal
-
Tak Gentar Lawan Koalisi Gemuk Bobby Nasution di Pilkada Sumut, Edy Rahmayadi: Saya Yakin Menang!
-
PDIP Belum Umumkan Cagub Jakarta, Hasto Sebut Ada yang Mau Mengatur-atur Pilkada, Siapa?
-
Spill Nasib Anies di Pilkada Jakarta, Ahok: PDIP Mustahil Usung Orang Luar Selama Kader Siap
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Terkini
-
Elit PDIP soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Rakyat Akan Marah, Hak-haknya Diambil
-
Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Malam Tahun Baru 2026, Warga Mulai Merapat
-
Penjualan Terompet Tahun Baru di Asemka Sepi, Pedagang Keluhkan Larangan Kembang Api
-
Prediksi Cuaca Malam Tahun Baru untuk Semua Wilayah di Indonesia
-
Dua Kunci Syahganda Nainggolan Agar Rakyat Kaya dalam 5 Tahun: Upah dan Redistribusi Tanah
-
Diteror Bom Molotov usai Kritik Pemerintah, Ini 7 Fakta Serangan di Rumah DJ Donny
-
Kenapa Penerima Bansos di Kantor Pos Harus Foto Diri dengan KTP dan KK? Ini Penjelasan Dirut PT Pos
-
Figur Publik Kritis Diteror, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Soliditas: Warga Jaga Warga!
-
Malam Tahun Baru, KAI Commuter Tambah 26 Perjalanan KRL Jabodetabek hingga Dini Hari
-
TNI Harus Swadaya Tangani Bencana, Ketua Banggar DPR Desak BNPB Lebih Gesit Koordinasi Anggaran