Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristoyanto menanggapi isu Presiden RI Jokowi akan menjadi ketua dewan pembina Partai Golkar dan putranya Gibran Rakabuming Raka juga akan menjadi kader Golkar.
Hasto menyinggung, biasanya hal rumor yang beredar selama ini justru akan menjadi kenyataan.
"Ya selama ini kan selalu terjadi rumors dan ternyata kemudian ke belakangan bisa terbukti," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Untuk itu, dengan adanya dinamika yang terjadi di Partai Golkar, ia berharap agar kedaulatan partai bisa dijaga.
"PDI Perjuangan mengharapkan agar kedaulatan partai itu dijaga betul-betul sesuai dengan AD/ART Partai," katanya.
Kendati begitu, PDIP, kata dia, tidak mau mencampuri urusan rumah tangga partai lain.
"Kami tidak pernah campur tangan rumah tangga partai lain, karena kami pernah mengalami hal itu. Rasanya dipecah belah, diintervensi selama 32 tahun Orde Baru. Dan akhirnya negara tidak kemana-mana, bangsa tidak kemana-mana," ujarnya.
"Kita ketinggalan dengan Singapura, ketinggalan dengan Malaysia, dengan Thailand. Itu kan akibat penyalahgunaan kekuasaan ketika pemimpin hanya berpikir urusan sempit, tidak berpikir tentang masa depan," sambungnya.
Jokowi Disebut Berkah Bagi Golkar
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, menilai jika Presiden RI Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar tentu akan menjadi berkah.
"Kalau misalkan Pak Jokowi mau masuk Golkar, kami Alhamdulillah. Barokah dong mantan Presiden dua periode. Kalau mas Gibran mau masuk Golkar, ya barokah lagi, alhamdulillah," kata Idrus ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
Ia menegaskan, jika siapa pun dari mana pun figur boleh bergabung dengan Partai Golkar. Sebab Golkar merupakan partai yang terbuka.
"Partai Golkar adalah partai yang go public. Siapa saja bisa jadi anggota," ujarnya.
Kendati begitu, Idrus mengatakan, jika Jokowi dan Gibran perlu memperhatikan proses pemindahan partainya dari PDIP ke Partai Golkar.
"Misalkan masih di PDIP, selesaikan dulu di sana baru ke Golkar," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ungkap Skenario Ganjal Parpol-parpol di Pilkada, Hasto PDIP: Satu Wilayah Tambang Emas Coba Dibuat Calon Tunggal
-
Tak Gentar Lawan Koalisi Gemuk Bobby Nasution di Pilkada Sumut, Edy Rahmayadi: Saya Yakin Menang!
-
PDIP Belum Umumkan Cagub Jakarta, Hasto Sebut Ada yang Mau Mengatur-atur Pilkada, Siapa?
-
Spill Nasib Anies di Pilkada Jakarta, Ahok: PDIP Mustahil Usung Orang Luar Selama Kader Siap
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun