Suara.com - Staf Khusus Presiden Grace Natalie menanggapi sikap PDI Perjuangan yang kerap menyerang Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Grace justru menyarankan agar PDIP lebih baik hengkang dari pemerintahan bila sudah tidak sejalan dengan Jokowi. PDIP diusulkan menarik kader-kadernya yang kini menjadi menteri di kabinet.
"Sudah cukup lama PDIP terus menerus menyerang dan memfitnah pak presiden. Kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintah, ya tarik aja menteri-menterinya. Gitu aja kok repot," kata Grace kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).
Grace mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah offside karena menuduh Jokowi ingin mengambil alih dan menjadi ketua umum PDIP. Menurut dia, pernyataan Hasto yang menyeret-nyeret nama Jokowi tersebut merupakan tuduhan tanpa bukti.
"Lagi-lagi Mas Hasto offside. Kali ini dengan tuduhan tanpa bukti menyebut nama Pak Jokowi akan merebut partai PDIP sebagai Ketua Umum PDIP," ujarnya.
Grace mempertanyakan bukti atas omongan Hasto. "Buktinya apa? Tanpa bukti ucapan Mas Hasto bisa dipahami sebagai fitnah," ucapnya.
Sebelumnya, pihak Istana buru-buru menepis beragam 'serangan' yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Belakangan, Jokowi memang sedang 'diserang' berbagai isu, mulai dari perpanjangan masa jabatan, mengubah konstitusi untuk bisa menjabat tiga periode, hingga mengambil alih partai politik.
Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro menyebut beragam tudingan terhadap Jokowi tersebut tidak terbukti dan sama sekali tidak beralasan. Juri menegaskan saat ini Jokowi sedang fokus menyelesaikan agenda-agenda penting pemerintahan, mengingat masa jabatannya yang berakhir Oktober 2024.
"Kami (Istana) semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini," kata Juri lewat keterangan tertulis yang dikutip Suara.com, Kamis (15/8).
Baca Juga: Tak Ada Arahan Jokowi, Nusron Wahid Bicara soal Aklamasi Bahlil Jadi Calon Tunggal Ketum Golkar
Juri berpandangan ada upaya rekayasa dan pabrikasi narasi insinuatif yang sistematis untuk menurunkan citra Jokowi sebagai presiden, sekaligus merusak tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi.
"Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade presiden dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari tindakan ini? Mengapa mereka tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut?" tutur Juri.
Kendati demikian, Juri mengaku bersyukur lantaran masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan baik.
Ia berharap transisi dan keberlanjutan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.
“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elite, untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat kita," kata Juri.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!
-
Kronologi Sadis Penculikan Kacab Bank BUMN: Kopda FH Sempat Ancam Lepas Korban Gegara Hal Ini!
-
Setelah Bikin Blunder, KPU Minta Maaf karena Aturan Rahasia Ijazah Capres
-
Uang Pengembalian Khalid Basalamah Berubah Jadi Sitaan Korupsi Kuota Haji? KPK: Nanti Kami Jelaskan
-
Gen Z Pemilik Second Account Ketar-ketir! Komdigi Kaji Usulan 1 Orang 1 Akun Medsos
-
Didukung Senior dan Mayoritas DPW, Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Maju Jadi Caketum PPP