Suara.com - Staf Khusus Presiden Grace Natalie menanggapi sikap PDI Perjuangan yang kerap menyerang Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Grace justru menyarankan agar PDIP lebih baik hengkang dari pemerintahan bila sudah tidak sejalan dengan Jokowi. PDIP diusulkan menarik kader-kadernya yang kini menjadi menteri di kabinet.
"Sudah cukup lama PDIP terus menerus menyerang dan memfitnah pak presiden. Kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintah, ya tarik aja menteri-menterinya. Gitu aja kok repot," kata Grace kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).
Grace mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah offside karena menuduh Jokowi ingin mengambil alih dan menjadi ketua umum PDIP. Menurut dia, pernyataan Hasto yang menyeret-nyeret nama Jokowi tersebut merupakan tuduhan tanpa bukti.
"Lagi-lagi Mas Hasto offside. Kali ini dengan tuduhan tanpa bukti menyebut nama Pak Jokowi akan merebut partai PDIP sebagai Ketua Umum PDIP," ujarnya.
Grace mempertanyakan bukti atas omongan Hasto. "Buktinya apa? Tanpa bukti ucapan Mas Hasto bisa dipahami sebagai fitnah," ucapnya.
Sebelumnya, pihak Istana buru-buru menepis beragam 'serangan' yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Belakangan, Jokowi memang sedang 'diserang' berbagai isu, mulai dari perpanjangan masa jabatan, mengubah konstitusi untuk bisa menjabat tiga periode, hingga mengambil alih partai politik.
Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro menyebut beragam tudingan terhadap Jokowi tersebut tidak terbukti dan sama sekali tidak beralasan. Juri menegaskan saat ini Jokowi sedang fokus menyelesaikan agenda-agenda penting pemerintahan, mengingat masa jabatannya yang berakhir Oktober 2024.
"Kami (Istana) semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini," kata Juri lewat keterangan tertulis yang dikutip Suara.com, Kamis (15/8).
Baca Juga: Tak Ada Arahan Jokowi, Nusron Wahid Bicara soal Aklamasi Bahlil Jadi Calon Tunggal Ketum Golkar
Juri berpandangan ada upaya rekayasa dan pabrikasi narasi insinuatif yang sistematis untuk menurunkan citra Jokowi sebagai presiden, sekaligus merusak tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi.
"Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade presiden dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari tindakan ini? Mengapa mereka tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut?" tutur Juri.
Kendati demikian, Juri mengaku bersyukur lantaran masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan baik.
Ia berharap transisi dan keberlanjutan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.
“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elite, untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat kita," kata Juri.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran