Suara.com - Staf Khusus Presiden Grace Natalie menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Joko Widodo ingin mengambil alih posisi ketua umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, pernyataan Hasto yang menyeret-nyeret nama Jokowi tersebut merupakan tuduhan tanpa bukti.
"Lagi-lagi Mas Hasto offside. Kali ini dengan tuduhan tanpa bukti menyebut nama Pak Jokowi akan merebut partai PDIP sebagai Ketua Umum PDIP," kaga Grace kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).
Grace mempertanyakan bukti atas omongan Hasto. "Buktinya apa? Tanpa bukti ucapan Mas Hasto bisa dipahami sebagai fitnah," ujarnya.
Grace menyoroti sikap PDIP yang kerap menyerang dan memfitnah Jokowi. Menurutnya PDIP lebih baik menarik diri dari pemerintahan bila memang sudah tidak sejalan.
"Sudah cukup lama PDIP terus menerus menyerang dan memfitnah pak Presiden. kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintah, ya tarik aja menteri-menterinya. Gitu aja kok repot," kata Grace.
Sebelumnya, pihak Istana buru-buru menepis beragam 'serangan' yang dialamatkan kepada Jokowi. Belakangan, Jokowi diterpa berbagai isu, mulai dari perpanjangan masa jabatan, mengubah konstitusi untuk bisa menjabat tiga periode, hingga mengambil alih partai politik.
Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro menyebut beragam tudingan terhadap Jokowi tersebut tidak terbukti dan sama sekali tidak beralasan. Juri menegaskan saat ini Jokowi sedang fokus menyelesaikan agenda-agenda penting pemerintahan, mengingat masa jabatannya yang berakhir Oktober 2024.
"Kami (Istana) semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini," kata Juri lewat keterangan tertulis yang dikutip Suara.com, Kamis (15/8).
Juri berpandangan ada upaya rekayasa dan pabrikasi narasi insinuatif yang sistematis untuk menurunkan citra Jokowi sebagai presiden, sekaligus merusak tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Berkali-kali Minta Maaf di Sidang Tahunan: Untuk Setiap Hati yang Kecewa
"Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade presiden dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari tindakan ini? Mengapa mereka tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut?" ujar Juri.
Kendati demikian, Juri mengaku bersyukur lantaran masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan baik.
Ia berharap transisi dan keberlanjutan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.
“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elite untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat kita," kata Juri.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
Terkini
-
Kasus Pembubaran Ibadah GMS Bantul: Polda DIY Periksa 31 Saksi, Segera Tetapkan Tersangka!
-
Pramono Anung Beberkan Proyek Strategis DKI, dari RS Internasional hingga Perpanjangan LRT Jakarta
-
Tepis Tuduhan Langgar HAM, Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo
-
Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 ke DPR, Bapanas Jadi Satu-satunya Raih WDP
-
DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030
-
Reaksi Roy Suryo Saat Bidkum Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban Permohonan
-
Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Hari Ini: 293 Anggota Hadir, Ini Agendanya
-
Terseret Kasus Haji Kemenag, Eks Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan Penyidik KPK
-
Hakim Ungkap Putusan Kasus Nadiem Makarim Mencapai 1.146 Halaman
-
IPAL Dibangun, Bau Kali Krukut di Taman Bendera Pusaka Mulai Ditangani