Suara.com - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengakui capaian pembentukan Perda di tahun 2024 jauh dari target. Pantas beralasan ini terjadi karena agenda Pemilu.
Pantas mengatakan, pada tahun 2024 ini, pihaknya memasukkan 30 Program Pembentukan Perda (Propemperda). Namun, jelang lengser, dewan Kebon Sirih itu hanya menyelesaikan setengah dari target.
"Karena ini tahun politik, banyak kegiatan-kegiatan politik, Propemperda yang kita tetapkan di awal akan kita revisi menjadi 15 atau 16 Perda tahun ini. Awalnya 30 (propemperda)," ujar Pantas kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).
Dengan sisa waktu yang ada, Pantas meyakini tak akan bisa memenuhi target menyelesaikan 30 Propemperda. Karena itu, ia berencana menurunkan targetnya agar menjadi lebih realistis.
"Ya sebetulnya kalau bisa mencapai 50 persen (diselesaikan) saja sudah hebat, lah. Jadi memang harus realistis juga. Supaya ke depan jangan juga membuat target muluk-muluk," tuturnya.
"Istilahnya 12 (Propemperda) aja, satu bulan satu perda, itu udah hebat. Jadi, jangan bikin yang muluk-muluk lah," tambahnya memungkasi.
Beberapa Rancangan Perda yang belum bisa di rampungkan misalnya tentang pengelolaan barang milik daerah, jaringan utilitas, pengendalian lalu lintas secara elektronik alias Electronic Road Pricing (ERP), dan rencana induk transportasi,
Sementara di penghujung masa jabatan ini ia bakal menyelesaikan dua Raperda, yakni tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rancangan Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
"Dua yang sedang dibahas sekarang ini, RPJPD dan RTRW. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dan bisa ditetapkan dalam paripurna tangga 20 (Agustus)," pungkasnya.
Baca Juga: Djarot PDIP Tantang KIM Plus Lawan Kotak Kosong Di Jakarta, Jangan Pakai Calon Boneka
Berita Terkait
-
Hasto PDIP Tiba di KPK, Siap Diperiksa Soal Kasus DJKA dan Tak Akan Setengah-setengah
-
Usai Absen Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, KPK Panggil Lagi Hasto PDIP Hari Ini
-
Reshuffle Bikin PDIP Panas, Reaksi Bahlil soal Surat Senior Minta Jokowi jadi Ketum Golkar
-
Djarot PDIP Tantang KIM Plus Lawan Kotak Kosong Di Jakarta, Jangan Pakai Calon Boneka
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih