Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, menilai bahwa pemanggilan Hasto akan selalu ada aroma politik di dalamnya. Namun dia menyebut, Hasto merupakan sosok yang memiliki komitmen kuat.
"Mas Hasto kemarin ngobrol sama saya panjang. Dia punya komitmen kalau dipanggil aparat penegak hukum ya akan datang. Tapi rasa-rasanya selalu ada rasa politik yang berkembang di masyarakat. Ada rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat pasti orang bertanya," kata Ganjar ditemui di kediamannya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Selasa (20/8/2024).
Apalagi, Hasto bukan pertama kali ini saja dipanggil atau diperiksa oleh penegak hukum. Misalnya saja, terkait beberapa pernyataannya dulu, lalu urusan Harun Masiku, hingga yang terbaru terkait DJKA Kemenhub.
"Ini tiga (kasus) yang terus menerus dan kalau kami membacanya gampang karena mas Hasto sangat keras, dia orang yang sangat kritis," ujarnya.
"Maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan maka ya ini bagian dari bagaimana menghentikan agar mas Hasto tidak kritis, dan saya kira keliru, karena mas Hasto pasti akan sangat kritis," imbuhnya.
Menurut Ganjar pihak-pihak yang bersuara kritis akan terus dicari. Pola-pola tersebut lebih kurang mirip dengan era orde baru lalu.
"Dan kita lihat saja semua yang kritis yang keras pasti akan dicari dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah, kita orang yang hidup di era orde baru. Dulu di era orde baru itu kamu melawan orde baru kamu masuk kategori PKI, yang kedua kamu masuk kategori subsversif habislah dia," ungkapnya.
Berbeda dengan dulu, kata Ganjar sekarang yang dicari adalah kesalahan atau potensi korupsi seseorang di mana pun. Namun dia menegaskan Hasto tak akan lari jika memang dipanggil oleh aparat penegak hukum.
Baca Juga: Gembiranya PDIP Usai Putusan MK: Selama Ini Kami Dipojokkan
"Kalau sekarang enggak, dicari korupsi dimanapun, maka kalau kemudian proses peradilan bisa fair dan sebagainya saya kira ini akan mendidik dan mas Hasto orang punya komitmen, tidak lari dia," tegasnya.
Sebelumnya, Hasto dipanggil KPK dalam kasus ini pada Jumat (19/7/2024). Namun, saat itu Hasto absen dan melakukan penjadwalan ulang.
Kemudian pada Kamis (15/8/2024), Hasto batal diperiksa KPK meski sudah hadir di Gedung Merah Putih untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Hasto menyebut dirinya sempat mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang agar pemeriksaan KPK dilakukan saat itu.
Dengan begitu, Hasto mengaku telah bersepakat dengan penyidik KPK untuk melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Selasa, 20 Agustus 2024 mendatang.
Sekadar informasi, KPK menahan satu tersangka yaitu Yofi Oktarisza yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017-2021 dalam kasus ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi