Suara.com - Menempuh perjalanan berliku selama lebih dari dua jam dari Kota Jambi, Menteri Sosial Tri Rismaharini menemui dua kelompok Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada Selasa (20/8/2024).
Setibanya di Kabupaten Batanghari Mensos Risma kemudian berdialog dengan para kepala suku atau Tumenggung Suku Anak Dalam.
Dalam dialog yang berlangsung akrab tersebut, terungkap permasalahan yang ditemui Suku Anak Dalam antara lain kesulitan mendapatkan pangan. Selain itu, Mensos Risma juga turut memikirkan masa depan anak-anak Suku Anak Dalam, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan mereka.
Sebelumnya, Mensos Risma telah membangun hunian yang dilengkapi dengan pemberdayaan untuk Suku Anak Dalam. Akan tetapi, hunian tersebut ditinggalkan karena mereka memiliki tradisi "melangun", yaitu sebuah tradisi untuk berpindah tempat ketika mereka tertimpa kemalangan saat ada sanak keluarga yang meninggal.
Mereka akan berpindah tempat cukup jauh dari lokasi awal mereka untuk mengurangi kedukaan akibat ditinggalkan sanak keluarga mereka. Akhirnya, Mensos Risma menemukan sebuah solusi.
"Kami sudah membuat kesepakatan dengan Tumenggung. Kami akan membangun suatu kawasan. Apabila mereka tertimpa kemalangan, maka mereka bisa pindah ke tempat lain yang sudah kami siapkan. Jadi bisa tetap melangun, tapi bertukar tempat saja dengan kelompok lain," ujar Mensos Risma.
Gagasan Mensos Risma untuk membuat konsep kawasan hunian agar lebih mudah memantau kondisi Suku Anak Dalam serta memberikan bantuan kepada mereka. "Kito jangan lagi pindah supaya dapat bantuan rutin," kata Mensos Risma disambut anggukan para Tumenggung yang berdialog dengan Mensos Risma.
Ada enam Tumenggung yang berdialog dengan Mensos, yaitu Tumenggung Ngalembu, Tumenggung Ngalembo, Tumenggung Jelitai, Tumenggung Nyenong, Tumenggung Minang dan Tumenggung Ngirang.
Tumenggung Nyenong merasa senang dengan solusi yang ditawarkan Mensos Risma. Kawasan hunian lengkap dengan pemberdayaan seperti ternak ikan dan lahan untuk menanam tanaman pangan dianggapnya sebagai solusi bagi warga Suku Anak Dalam yang kesulitan mencari nafkah. "Seperti ini yang kami inginkan. Kami bisa beternak dan bertani di suatu lahan, tetapi seperti kata Bu Mensos kami tetap bisa melangun," ucap Tumenggung Nyenong.
Baca Juga: PDIP Gelar Pelatihan Pemenangan Pilkada 2024 di Bogor, Andika Perkasa dan Risma jadi Pemateri
Selain membahas perkara hunian kawasan, Mensos Risma juga mengupayakan perekaman data untuk dua kelompok Suku Anak Dalam di Desa Hajran tersebut.
Setelah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data mereka akan diusulkan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga bisa mendapatkan bantuan. Jika sudah menetap, Mensos Risma juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengirimkan mobil puskesmas satu minggu sekali memeriksa kesehatan mereka.
Berita Terkait
-
Kasus Frienjob Mahasiswa ke Jerman: Guru Besar, Warek hingga Kabiro UNJA Resmi Tersangka
-
Stop Perundungan! Tim Dosen Psikologi UNJA Deklarasikan Agen Anti-Bullying
-
Berkontribusi Majukan Kesejahteraan Sosial, Mensos Risma Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama
-
Diterpa Kemarau, Sungai Batanghari di Jambi Surut
-
Mensos Risma Beri Dorongan Semangat dan Pemberdayaan bagi 18 Korban TPPO
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal