Suara.com - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin mengungkap kemungkinan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) bakal mengarahkan warga NU untuk tidak mendukung PKB di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal kitu merupakan imbas dari pemecatan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai kader PKB.
"Ya mungkin saja Gus Yahya, Gus Yaqut meminta oendukungnya tak memilih calon yang didukung PKB," ujar Ujang kepada Suara.com, Rabu (21/8/2024).
Kendati demikian, Ujang menilai meskipun ada pengarahan untuk tidak memilih PKB, partai yang dinakhodai Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu tak akan terpengaruh elektabilitasnya. Sebab, PKB dari awal juga sudah memiliki segmentasi pendukung sendiri.
"Tapi kan PKB punya segmen konstituennya sendiri. Siapa yang dicalonkan PKB bergabtung pada figurnya bukan PBNU," jelasnya.
Kemenangan PKB di Pilkada diyakininya tergantung pada figur yang diusung. Jika memang rakyat tidak mendukung, maka calon kepala daerah yang diusung akan kalah.
"Kalau figur yang diusung bagus ya menang, kalau jelek ya kalah. Tanpa ada arahan Gus Yahya dan Gus Yaqut mendorong warga NU untuk tidak memilih kandidat PKB," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanif Dhakiri menyebut sejumlah pihak di kepengurusan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) yang berseteru dengan PKB kini telah dipecat dari partai. Keputusan ini diambil karena sejumlah alasan.
Beberapa nama yang dipecat di antaranya adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.
Karena sudah dipecat, maka mereka tidak diundang dan tak diperkenankan datang ke Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendatang. Hanif mengatakan, peserta Muktamar adalah pengurus DPP, utusan DPW, utusan DPC, pimpinan dan Anggota FPKB DPR RI, serta Ketua Badan Otonom dan lembaga tingkat pusat.
Baca Juga: Pecat Gus Yahya Dan Gus Yaqut, Elektabilitas PKB Di Pilkada Diyakini Tak Akan Terganggu
Selain itu, Hanif juga menyebut nama lainnya yang tak diundang ke Muktamar, seperti Effendi Choirie dan Lukman Edy.
"Pak Effendy Choirie ya pasti gak diundang karena pengurus partai lain. Pak Yahya, Pak Lukman dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan sudah kampanye partai lain dan bahkan menyerang dan merusak kehormatan partai di publik," ujar Hanif kepada wartawan, Senin (19/8/2024).
Alasan mereka tak diundang karena dianggap sudah mengampanyekan partai lain. Lalu, mereka juga dianggap menyerang dan mencemarkan nama baik PKB di publik.
Sehingga, para tokoh tersebut dinilai tidak loyal pada partai dan bahkan merusak partai.
"PKB sudah sukses pada Pemilu lalu dengan penambahan kursi di legislatif di berbagai tingkatan. Nah, mereka ini tidak mendukung bahkan menyerang kita (PKB) di ranah publik," tegasnya.
"Jadi andai saja mereka istiqomah di PKB, mau bersama-sama membesarkan PKB, ya tentu dan pasti kami undang," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Pecat Gus Yahya Dan Gus Yaqut, Elektabilitas PKB Di Pilkada Diyakini Tak Akan Terganggu
-
Dituding Mau Lengserkan Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Faisol Ancam Polisikan Akun Ini: Jangan Adu Domba!
-
Faisol Riza Bantah Isu Gantikan Muhaimin Iskandar Jadi Ketum PKB: Kami Solid Tidak Ada Nama Lain
-
Sederet Alasan PKB Pecat Gus Yahya Dan Menag Yaqut Hingga Tak Diundang Ke Muktamar Bali: Mereka Rusak Citra Partai
-
Dipecat dari PKB karena Tak Diundang Muktamar, Gus Yaqut: Lho Kok Main Pecat
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
Terkini
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan
-
Penuhi Kebutuhan Korban Banjir di Pemalang, Kemensos Dirikan Dapur Umum dan Distribusi Bantuan