Suara.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) berencana melaporkan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, karena diduga terlibat dalam kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara.
Bobby Nasution diduga terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam mengurus IUP di Halmahera.
Nama Bobby serta istrinya, Kahiyang Ayu, juga telah disebut dalam persidangan Abdul Ghani. Dalam sidang kasus suap tersebut, muncul istilah 'Blok Medan' yang selalu digunakan oleh Abdul Ghani saat mengurus IUP. Kode ‘Blok Medan’ merujuk terhadap pengurusan IUP untuk perusahaan yang diduga milik Bobby.
"Kemungkinan besar (akan kembali laporkan Bobby) dan kita akan mengumpulkan beberapa bukti lain lagi untuk memperkuat data-data yang akan kita laporkan," kata juru kampanye Jatam Alfarhat Kasman dalam diskusi media secara virtual, Rabu (21/8/2024).
Farhat menyampaikan bahwa Jatam sebenarnya sudah pernah melaporkan Bobby ke KPK sejak beberapa bulan lalu. Akan tetapi, laporan tersebut tak pernah ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah tersebut.
Jatam merasa kalau KPK tak bisa diharapkan untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Sehingga, laporan yang direncanakan itu bisa jadi tidak lagi dilayangkan ke KPK.
"Mungkin kita tidak bisa mengharapkan KPK kalau ini bersinggungan dengan istana. Kita bisa mengatakan kalau ini sudah terkoktasi oligarki kekuasaan," ujarnya.
Pada acara yang sama, ekonom Faisal Basri juga memberikan pandangannya. Menurutnya, dugaan korupsi tambang akan lebih mudah terkuak secara menyeluruh apabila Jokowi tak lagi menjabat di pemerintahan.
Itu sebabnya, Faisal menyebut bahwa Jokowi gencar lakukan cawe-cawe politik jelang berakhirnya masa jabatan sebagai presiden. Tujuannya agar tetap memiliki 'kekuasaan' meski tak lagi punya jabatan di pemerintahan.
Baca Juga: Disebut 'Melawan' Edy Rahmayadi, Bobby Nasution: Istilah Kasar, Yang Benar Siap Adu Gagasan
"Kalau kekuasaan semakin jauh dari Jokowi akan mudah lagi. Makanya dia melakukan konsolidasi supaya dia memegang Golkar, dia khawatir, karena dia sadar kelemahan dia banyak sekali dan dia ingin minta perlindungan itu," kata Faisal.
Berita Terkait
-
Begini Cara Kahiyang Ayu Atasi Stunting dan Wujudkan Indonesia Emas 2045
-
Bobby Nasution: Potensi Parkir Berlangganan Cukup Tinggi, 312.107 Roda Empat, 1.179.623 Roda Dua
-
Momen HUT RI, Bobby Nasution Beri Bantuan dan Renovasi Gedung Veteran di Medan
-
Disebut 'Melawan' Edy Rahmayadi, Bobby Nasution: Istilah Kasar, Yang Benar Siap Adu Gagasan
-
Resmi Didukung PKB, Bobby Ogah Pakai Kata 'Melawan' Edy Rahmayadi: Istilah Kasar, Yang Benar Siap Adu Gagasan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak