Suara.com - Perekonomian Israel sedang menghadapi tantangan besar di tengah perang yang berkepanjangan dengan Hamas. Hampir 11 bulan sejak dimulainya konflik, berbagai sektor usaha di Israel mengalami penurunan drastis. Di Kota Tua Yerusalem, sebagian besar toko suvenir tutup. Di pasar loak Haifa, pedagang-pedagang membersihkan barang dagangan mereka di jalanan yang sepi. Penerbangan dibatalkan, bisnis bangkrut, dan hotel-hotel mewah kosong.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menenangkan kekhawatiran dengan mengatakan bahwa kerusakan ekonomi hanya bersifat sementara. Namun, perang ini telah menyebabkan kerugian besar bagi ribuan usaha kecil dan merusak kepercayaan internasional terhadap ekonomi Israel yang sebelumnya dikenal dinamis.
Menurut Karnit Flug, mantan kepala bank sentral Israel, ketidakpastian ekonomi saat ini terkait erat dengan situasi keamanan yang terus memburuk. Konflik ini telah menyebabkan kerugian besar pada ekonomi Gaza yang sudah hancur, dengan 90 persen populasi terpaksa mengungsi dan sebagian besar tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Selain itu, pertempuran di Gaza serta serangan harian dari militan Hezbollah di Lebanon telah memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka di perbatasan utara dan selatan Israel.
Meski ekonomi Israel pernah pulih dari guncangan sebelumnya, konflik kali ini memberikan tekanan yang lebih besar. Selain biaya pembangunan kembali, pemerintah juga harus mengeluarkan dana besar untuk kompensasi bagi keluarga korban dan tentara cadangan, serta belanja militer yang terus meningkat. Konflik yang berkepanjangan ini juga mengancam sektor pariwisata, yang meskipun bukan menjadi pendorong utama ekonomi, namun dampaknya dirasakan oleh ribuan pekerja dan usaha kecil.
Ekonom Israel, Jacob Sheinin, memperkirakan bahwa total biaya perang ini bisa mencapai 120 miliar dolar AS, atau sekitar 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) Israel. Selain itu, lembaga pemeringkat Fitch baru-baru ini menurunkan peringkat Israel dari A-plus menjadi A, setelah sebelumnya langkah serupa diambil oleh S&P dan Moody’s.
Di tengah situasi ini, banyak bisnis kecil terpaksa tutup karena pemilik dan karyawan mereka dipanggil untuk tugas militer cadangan. Sebuah laporan dari perusahaan informasi bisnis Israel, CofaceBDI, menyebutkan bahwa sekitar 46.000 bisnis telah tutup sejak perang dimulai, 75 persen di antaranya adalah usaha kecil.
Flug menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan perekonomian adalah dengan mengakhiri perang ini secepat mungkin. Namun, jika perang terus berlanjut, pemulihan ekonomi akan semakin sulit.
Berita Terkait
-
Dongkrak Perekonomian Kalimantan Selatan, LPDB-KUMKM Optimalkan Pengalihan Dana Bergulir
-
PM Israel Benjamin Netanyahu Diminta Mundur, Pemimpin Oposisi Beri Kecaman Keras
-
Sharia Economic National Talkshow 2024 Hadirkan Wawasan Terbaru dalam Ekonomi Syariah
-
Maybank Marathon 2024 Beri Dampak Domino Ekonomi
-
Update Jumlah Warga Palestina Yang Meninggal Dunia di Gaza Bertambah Jadi 40.405 orang
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
Terkini
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
-
MCK Kumuh Manggarai Dibenahi, Kini Jadi Fasilitas Sehat dan Canggih
-
Menham Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR: Rakyat Adat Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
-
Lewat Surat Edaran, Mendagri Dorong Sinergi Daerah Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI
-
Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
-
Kasatgas Tito Pantau Langsung Pembersihan Lumpur Praja IPDN di Aceh Tamiang
-
Bersih-Bersih Jukir Liar, Wali Kota Jakpus Instruksikan Patroli Gabungan Rutin di Tanah Abang
-
NasDem Bukber Elite Parpol Termasuk Anies, Bicara Sukseskan Program Prabowo