Suara.com - Diketahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memutuskan mengusung kader sendiri di Pilgub DKI 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk bertarung di Pilgub DKI.
Pemilihan Pramono Anung sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan diragukan oleh sejumlah pihak. Belum lagi ketika dibandingkan dengan rivalnya, Ridwan Kamil (RK), nama Pramono Anung hampir tak dikenal publik.
Beberapa pihak bahkan bilang bahwa PDIP sudah siap untuk kalah dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta nanti. Anggapan itu ditolak mentah-mentah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Ganjar kemudian membandingkan pemilihan Pramono Anung itu dengan momen saat dia dicalonkan dalam Pilgub Jateng 2013 silam. Saat itu Ganjar bilang bahwa dia bukan siapa-siapa namun kemudian ditarik dan diusung untuk maju sebagai kader dan menang.
"Siapa bilang (PDIP siap kalah), saya dulu 2013 menang itu, dengan kasus yang sama, sama-sama tidak terkenal," kata Ganjar kepada awak media di UGM, Kamis (29/8/2024).
Pemilihan kader sendiri dalam kontestasi Pilkada, Ganjar bilang sangat penting.
"Itu persis seperti 2013 era saya dulu. Siapa seluruhnya kalau enggak salah waktu itu ada 22 pendaftar, saya ke 23, tiba-tiba saya, yang surveinya rendah, yang tidak terkenal yang tidak punya uang, tiba-tiba ditarik. Itu lah proses pengambilan keputusan yang ada, yang penting buat saya satu, kader," tambahnya.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, pemilihan kader sendiri ini justru tepat. Momentum pencalonan ini dipercaya sebagai langkah kuat untuk konsolidasi partai.
"Justru karena ini kader maka konsolidasi partai sekarang bangkit lagi, dari kemarin enggak bisa mengajukan bisa mengajukan dan kader. Saya tidak membayangkan kalau kita ngajuin yang bukan kader," ujarnya.
Baca Juga: Marshel Widianto Dikasihani Usai Batal Maju Pilwalkot Tangsel: Capek-capek Menjilat...
Diketahui Pasangan Pramono Anung-Rano Karno resmi mendaftar sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta ke KPU pada Rabu (28/8/2024) kemarin.
Berita Terkait
-
PDIP Usung Bayu-Musyafaur, Tak Gentar Lawan Koalisi Gajah di Pilkada Kabupaten Bogor
-
Pramono Anung Ditanya Calon Istana Atau Calon PDIP? Begini Jawabannya
-
Usai Berkas Dinyatakan Lengkap dan Penuhi Syarat oleh KPU, Pasangan MeGe Lakukan Tes Kesehatan
-
Beda dari Ridwan Kamil dan Pramono Anung, Cuitan Lawas Anies Baswedan Justru Bikin Salut: Orang Berkelas..
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian