Suara.com - Sebagian publik khususnya di media sosial curiga, Pramono Anung yang selama ini jadi bagian kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan calon 'titipan' di Pilkada Jakarta 2024.
Di sisi lain, Pramono Anung adalah kader senior PDIP, ia resmi diusung partai tersebut maju di Pilkada Jakarta bersama Rano Karno yang juga kader dari partai yang sama.
Pramono Anung pun angkat bicara terkait dirinya itu calon dari Istana atau PDIP. Dia menegaskan dirinya bukan titipan Presiden Joko Widodo atau Istana untuk maju sebagai cagub di Pilkada Jakarta 2024.
Menteri Sekretaris Kabinet menegaskan, dirinya dimina maju di Pilkada Jakarta oleh Ketua Umum PDIP Megawati, sehingga menjadi calon dari partai tersebut.
"Ya calon PDIP seribu persen, dong," tegas Pramono saat menjawab pertanyaan Nahwa Shihab dalam talkshow Mata Najwa, dikutip Kamis (29/8/2024).
"Bukan calon titipan Pak Jokowi atau Bu Mega?" balas Najwa Shihab.
"Enggak, enggak. Mana bisa dititip-titipin," jawab Pramono.
Najwa pun kembali mengungkit cerita Pramono tentang reaksi Jokowi yang tertawa terbahak-bahak ketika diberitahu tentang pencalonannya itu. Pramono membantah tudingan publik yang menyebut Jokowi tertawa gembira karena berhasil menjalankan rencana Istana.
Pramono mengatakan, bahwa penunjukan dirinya sebagai cagub Jakarta dari PDIP murni atas keputusan Megawati. Sementara ada alasan lain di balik tawa Jokowi.
Baca Juga: Cek Fakta: Gibran Putra Jokowi Ditangkap Saat Pakai Narkoba di PIK, Prabowo Sudah Tahu
"Saya seribu persen karena keputusan ibu Megawati. Kenapa beliau tertawa? Sebenarnya ada hal yang belum orang tahu, dulu pikiran kita, diskusi saya dengan Pak Presiden dengan Mas Pratik (Sekretaris negara Pratikno), siapa yang mau diajukan? Pak Basuki (Menteri PUPR)," beber Pramono.
Akan tetapi, Basuki Hadimuljono yang juga kader PDIP disebut tak mau diusung menjadi calon Gubernur Jakarta. Pada saat itu, Basuki justru membalas usul tersebut dengan melempar candaan dengan mendorong Pramono yang maju menjadi cagub Jakarta.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Gibran Putra Jokowi Ditangkap Saat Pakai Narkoba di PIK, Prabowo Sudah Tahu
-
Bukan Hasto, Ternyata Sosok Ini yang Bisiki Megawati Pilih Pramono Anung-Rano Karno Maju di Pilgub DKI
-
Gagal Perjuangkan Anies, Partai Buruh Akan Absen Di Pilkada Jakarta
-
Bacakan Doa di Acara Rapat Paripurna HUT ke-79 DPR RI, Legislator PDIP: Berikan Kami Keberanian Melawan Raja Zalim
-
Pramono Tegaskan Dirinya Bukan Cagub Titipan Jokowi: Seribu Persen Calon PDIP!
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun