Menkes Geram Bullying Kedokteran Undip Ditutup-tutupi: Sudah Saatnya Dihentikan!

Suara.com - Perundungan atau bullying nampaknya masih sulit untuk dihapuskan. Bahkan, setelah kematian seorang dokter muda, dr. Aulia Risma Lestari hingga kini almamater Universitas Diponegoro (Undip) diduga masih belum 100 persen mendukung pengungkapan kasus serupa di lingkungannya.

Pihak Undip bahkan membantah adanya perundungan di kampus mereka. Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, Utami Setyowati membantah dr ARL meninggal karena bullying. Ia mengklaim, investigasi internal dilakukan dan korban memang memiliki penyakit.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyesalkan adanya upaya untuk menutupi kasus perundungan yang diduga menjadi penyebab kematian dr. 'ARL' selama masa residensinya di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip). Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ditemukan adanya indikasi perundungan di balik kematian tersebut.

"Sudah ada yang meninggal masih juga ditutup-tutupi, aduh jangan seperti itu. Ayahnya juga sakit setelah mengetahui anaknya meninggal," ujar Menkes Budi pada Kamis (29/8/2024) lalu.

Menkes juga mengaku sudah mendengar rekaman suara dari dr Aulia. "Anaknya (Aulia -red) mengeluh sampai nangis. Saya paham sebagai orangtua pasti stres  kehilangan anak tercintanya, aku rasa ini sudah saatnya berhenti," lanjut dia.

Ayah dari dr. 'ARL' dikabarkan meninggal dunia pada Selasa dini hari (27/8) di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah menjalani perawatan selama kurang lebih satu minggu. Menkes Budi juga sempat melakukan takziah ke rumah korban di Tegal dan menemukan bukti berupa rekaman suara yang berisi keluhan dr. 'ARL' selama menjalani PPDS di FK Undip.

Rektor Undip Salahkan Dirjen Yankes

Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Suharmono, mengungkapkan perasaannya terkait kasus dugaan perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang disebut-sebut menjadi penyebab kematian seorang mahasiswi, 

Dalam diskusi bertajuk "Mewujudkan Tata Kelola yang Baik di Universitas Semarang" pada Jumat (30/8), yang disiarkan melalui YouTube USM TV, Suharmono berbicara mengenai tanggapan negatif yang diterima Undip di media sosial terkait dugaan perundungan tersebut.

Baca Juga: Perangi Bullying, KKN UNDIP Berperan Tingkatkan Regulasi Emosi Siswa MI

Menurut Suharmono, kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang sebelumnya mendapat tanggapan positif di media sosial kini berubah akibat tudingan adanya perundungan. "Saat PPKMB ratusan ribu pengin masuk Undip tahun depan. Sekarang jangan masuk Undip banyak bullying, saya jempalitan, langsung remuk," ungkapnya.

Ia mengakui bahwa pihaknya kesulitan menangani tudingan tersebut, terutama setelah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan praktik anestesi PPDS di RSUP Dr. Kariadi.

“Hari pertama beliau meninggal, tetapi hari pertama dari Yankes bilang tuduhan bullying yang menyebabkan kematian, Yankes yang menuduh, seharusnya kepolisian, itu dia nuduh saja,” jelasnya.

Imbas dari isu ini telah mempengaruhi citra Undip sebagai kampus yang bermasalah dan berpengaruh terhadap kegiatan praktik koasisten mahasiswa di RSUP Dr. Kariadi, di mana praktik operasi berlangsung selama 24 jam. Suharmono menyebut bahwa dokter muda di sana mengalami kelelahan luar biasa karena sering menghadapi operasi yang berlangsung lebih lama dari biasanya.

Lebih lanjut, Suharmono menegaskan bahwa Undip berkomitmen melawan perundungan dengan telah memecat beberapa mahasiswa PPDS dalam dua tahun terakhir sebagai upaya menerapkan kebijakan "zero bullying."

Saat ini,  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengungkap hasil investigasi awal terkait dugaan perundungan yang dituding sebagai penyebab kematian dr. Aulia Risma Lestari. Investigasi tersebut menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi oleh oknum-oknum tertentu.

Berdasarkan kesaksian, pungutan tersebut terjadi sejak korban masih berada di semester pertama, dengan nominal mencapai Rp 20-40 juta per bulan. Bukti dan kesaksian terkait telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Saat ini, investigasi terkait dugaan perundungan ini masih berlanjut antara Kemenkes dan pihak kepolisian.