Suara.com - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Mukhamad Misbakhun menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Senin (2/9/2024). Politisi Partai Golkar itu membeberkan visi, misi, dan program kerjanya jika kelak terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.
Dalam paparannya, Misbakhun membeberkan idenya tentang menyelaraskan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Peembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah. Menurutnya, hal itu penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada era 2024-2029.
“Proses menyelaraskan renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus berjalan. Karena apa, kalau tidak dijalankan maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah, yakni Asta Cita,” kata Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyinggung soal problem defisit dalam APBN. Untuk menutup defisit, kata dia, penerimaan pajak harus dioptimalkan. Begitupun dengan dengan penerimaan negara bukan pajak, harus dioptimalkan.
“Penerimaan negara bukan hanya dari pajak, tapi juga penerimaan negara bukan pajak, dan itu bisa ditingkatkan, baik itu penerimaan dividen BUMN, sumber kekayaan alam, maupun dari pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, Misbakhun menekankan sinergi antara DPR dengan BPK. Ia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi. Dengan demikian, DPR dan pemerintah merupakan salah satu cabang kekuasaan yang harus bersinergi.
“Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antarlembaga menjadi kuat,” katanya.
Merujuk sejumlah pasal di konstitusi, Misbakhun menuturkan BPK punya peran yang sangat strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
“Sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya.
Dalam sesi pendalaman, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang merangkap sebagai panitia seleksi (Pansel) memberikan pujian atas paparan serta program yang akan dikerjakan oleh Misbakhun.
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ketertarikan terhadap ide Misbakhun. Politikus Partai Gerindra itu menilai paparan Misbakhun tentang sinergi antarlembaga merupakan salah satu cara mencapai tujuan bernegara.
“Itu kata kunci bernegara. Soal sinergi, pasti sinergi,” ucap Gus Irawan.
Lebih dari itu, Gus Irawan meyakini Misbakhun akan mampu membawa BPK ke depan lebih baik.
“Pastilah, bisa baik kalau beliau (Misbakhun) ada di sana (BPK),” imbuhnya.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP Wartiah juga memuji Misbakhun. Selama ini, Wartiah sudah mengenal Misbakhun sebagai sesama anggota Komisi XI DPR RI.
Berita Terkait
-
Bela Anak Bontot Jokowi? Elite Golkar Sebut Kaesang Tak Bisa Dijerat Kasus Jet Pribadi, Ini Alasannya!
-
Ungkap Alasan Nyalon Anggota BPK, Misbakhun: Kejahatan Tak Boleh Dibiarkan!
-
Disebut 'Hilang' usai Ramai Kasus Jet Pribadi, KPK: Kami Tak Monitor Posisi Kaesang Ada di Mana
-
Colek Jokowi - Prabowo, Fedi Nuril Ketawa soal Konten TikTok "Mode Pak Harto Diaktifkan Kembali" buat Ancam Pengkritik
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa