Suara.com - Usai lengser dari kursi presiden, Joko Widodo atau Jokowi diperkirakan tidak akan kembali ke kampung halamannya. Keyakinan tersebut disampaikan Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat.
Ia bahkan meyakini Jokowi telah memilih untuk kelanjutan kariernya. Kemungkinan tersebut disampaikannya dengan berkaca pada aktivitas politik Jokowi yang hingga saat ini masih tersisa.
"Dengan deretan aktivitasnya, saya kira tidak akan pulang kampung. Entah nanti misalnya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) atau lainnya," ujarnya seperti dikutip Antara.
Sementara itu, ia juga mengemukakan bahwa saat ini muncul berbagai asumsi, salah satunya soal masuk partai politik.
Salah satu yang disoroti yakni anggapan Jokowi bakal gabung ke Partai Gerindra. Menurutnya asumsi tersebut terlalu dini.
"Meskipun ada sinyal kedekatan, belum ada indikasi jelas bahwa Jokowi akan bergabung dengan Gerindra. Banyak yang berpendapat hubungan ini lebih pada diplomasi politik dan membangun aliansi daripada langkah Jokowi untuk menjadi kader partai tertentu," katanya.
Cecep menyampaikan hal tersebut sebagai respons pernyataan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengaku bangga saat Presiden Joko Widodo datang ke acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu (31/8/2024) mengenakan pakaian berwarna putih.
Baju putih itu merupakan pakaian khas yang sering dipakai Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan kadernya.
"Memang Pak Jokowi dalam beberapa hari terakhir dalam setiap menghadiri acara partai menyesuaikan dengan warna partai. Biasanya cinta terakhir yang akan bersemi di hati beliau," kata Muzani.
Cecep mengemukakan bahwa pernyataan Muzani tersebut untuk menunjukkan kedekatan atau sinyal politik tertentu. Tetapi, ia menilai, belum tentu mencerminkan niat resmi dari Jokowi.
Menurutnya, dengan jabatan Jokowi sebagai seorang kepala negara, tentunya memiliki tanggung jawab untuk dekat dengan semua partai. Ia mencontohkan saat Jokowi menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar yang mengenakan kemeja kuning.
Bahkan saat menghadiri acara pembukaan Kongres Ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN), Jokowi hadir mengenakan kemeja biru.
Tentunya dua warna itu merupakan warna yang melambangkan masing-masing partai tersebut.
"Ini 'kan sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa Jokowi dekat dan juga menjadi bagian dari semuanya. Jadi, bukan serta-merta dia menjadi kader Gerindra," ucap Cecep. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR