Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono, mengungkapkan, jika pihaknya akan melaksanakan rapat bareng Kementeri Pertahanan, Panglima TNI dan tiga matra TNI untuk membahas masalah anggaran.
Menurutnya, dalam rapat nanti akan dipastikan target TNI di masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Jadi kemarin, sudah dengan Lemhanas, sudah dengan BSSN, hari ini dengan Kemhan dan lembaga TNI seluruh lembaga staf, besok ada lagi dengan Kominfo, pokoknya semua lah, semua mitra mitra di Komisi kita membahas bukan isu isu strategis tapi lebih membahas kepada anggaran," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Menurutnya, target TNI di masa transisi pemerintahan harus jelas.
"Ya memang itu tetap berkaitan dengan strategis tapi karena ini kan masa peralihan dari pemerintahan pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo sehingga harus dipastikan bahwa target-target yang sudah di-set tahun ini bisa terlanjutkan ke tahun depan, dan juga tahapan tahapan untuk melaksanakan target target berikutnya juga bisa terlaksana dengan baik," ujarnya.
Ia mengatakan, ada banyak hal yang harus didalami di masa transisi peralihan pemerintahan untuk institusi TNI. Misalnya yang terpenting adalah masalah kesejahteraan prajurit.
"Kami bicara tentang operasional mereka setiap harinya, terus juga kebutuhan alutsista, terus juga kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, perubahan prajurit, kesejahteraan keluarganya, pendidikan keluarganya," katanya.
"Kita harus pastikan bahwa kondisi rumah, kondisi tempat tinggal mereka layak dan sekolah sekolah itu terbangun, apalagi mereka yang ditempatkan di wilayah wilayah 3T ya itu harus dipastikan mereka itu mendapatkan kesejahteraan yang cukup ketika mereka menunaikan tugas negara," sambungnya.
Untuk diketahui, rapat Komisi I ini selain dengan tiga matra TNI, ada pula Panglima TNI dan juga Wakil Menteri Pertahanan. Rapat sendiri berjalan sejak pukul 13.30 WIB.
Baca Juga: Akui Temui Haji Isam, Bobby Golkar Minta Restu buat Nyalon Anggota BPK?
Berita Terkait
-
Akui Temui Haji Isam, Bobby Golkar Minta Restu buat Nyalon Anggota BPK?
-
Rela Resign Demi Nyagub di Jatim, Luluk Ngaku Sudah Ajukan Surat Mundur ke DPR
-
'Perang' Jenderal TNI Vs Polri di Pilkada Jateng: Andika Perkasa Lawan Ahmad Luthfi, Siapa Pemenangnya?
-
Resmi! KPU Tetapkan Jumlah Kursi Parpol di DPR RI: PDIP Terbanyak, Demokrat Paling Dikit, PPP hingga PSI Kosong
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf