Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof. Asrinaldi menilai, tidak akan ada reshuffle atau perombakan kabinet untuk menggantikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
“Saya pikir reshuffle ini tidak mungkin lagi. Barangkali ada pelaksana tugas menteri itu secara interim ya,” kata Asrinaldi, Jumat (6/9/2024).
Menurut dia, waktu yang menyisakan kurang lebih satu bulan hingga serah terima jabatan Presiden RI pada 20 Oktober dianggap kurang cukup bagi pengganti Risma maupun Pramono.
“Percuma saja diganti yang baru, dibiarkan kosong saja, tetapi pelaksana tugasnya ada karena jabatan menteri itu kan tidak terlalu teknis, karena sifatnya kebijakan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan jabatan mensos lebih baik diambil alih oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sedangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengambil alih tugas seskab.
“Jadi, ya, saya tidak yakin dengan adanya orang baru karena tidak terlalu penting ya. Kalaupun ada, ya itu lebih kepada balas jasa saja menurut saya,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan adanya kemungkinan perombakan kabinet menyusul pengunduran diri Risma dan Pramono.
"Ya, bisa," ujarnya singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat usai meresmikan Flyover Djuanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat.
Tri Rismaharini telah mengundurkan diri sebagai mensos untuk fokus berkontestasi di Pilkada Jawa Timur. Pemberhentian Risma dari jabatan Mensos telah tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 100/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019—2024.
Baca Juga: Risma-Pramono Dipastikan Mundur, Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet Terakhir?
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden untuk fokus berkontestasi di Pilkada Jakarta. Ari menjelaskan bahwa pengunduran diri Pramono terhitung mulai 22 September 2024. (Antara)
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Nonton Timnas Indonesia, Beri Pesan Khusus untuk Suporter?
-
Risma-Pramono Dipastikan Mundur, Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet Terakhir?
-
Kekayaan Ignasius Jonan, Sosok Berjasa di Balik Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
-
Pramono Anung Mundur Dari Seskab Mulai 22 September, Surat Sudah Dikirim Ke Jokowi
-
Suara Pendukungnya Diincar usai Anies Gagal Nyagub, Ini Taktik Kubu Pram-Rano Dekati 'Anak Abah'
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!