Suara.com - Peserta CPNS yang lolo seleksi administrasi akan melanjutnya tes SKD. Dalam tes SKD ini, ada berbagai jenis tes yang harus dikerjakan oleh peserta, salah satunya yakni TWK. Nah berikut ini materi TWK CPNS 2024.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB No 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024, disebutkan ada tiga jenis soal tes SKD, salah satunya yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Nah untuk mengetahui apa saja materinya, berikut kisi-kisi materi TWK CPNS 2024 seperti yang diliris KemenPANRB lengkap dengan link download soal dan pembahasannya.
Kisi-kisi Materi TWK CPNS 2024
Untuk materi TWK CPNS 2024 ini berupa penilaian penguasaan, pengetahuan dan kemampuan untuk mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Adapun rincian sebagai berikut:
- Tes nasionalisme: Tes ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional lewat cita-cita dan tetap mempertahankan identitas nasional
- Tes pemahaman integritas: tes ini bertujuan agar mampu menjunjung tinggi ketanggungan, kejujuran, komitmen, dan konsistensi untuk mencapai tujuan nasional.
- Tes bela Negara: tes ini bertujuan agar mampu menciptakan karakter positif lewat pemahaman serta pengalaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
- Bahasa Negara: tes ini bertujuan agar mampu mengaplikasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Link Download Soal dan Pembahasan TWK CPNS
Agar lancar saat mengejarkan soal TWK, pastikan untuk latihan mengerjakan soal-soal TWK. Ada beberapa link PDF yang bisa digunakan untuk latihan soal TWK lengkap dengan pembahasannya. Adapun linknya sebagai berikut:
1. Link contoh soal TWK dan pembahasannya
https://drive.google.com/file/d/1yVdunw6QHXERYxJCRLqBEGDDp66ArFUc/view
Baca Juga: Cara Cetak Kartu Ujian CPNS 2024, Wajib Dibawa saat Tes SKD!
2. Link contoh soal TWK dan pembahasannya
https://drive.google.com/file/d/1mMqVwako7DUXhIajE5bh7iJ8GT0GSOWV/view
3. Link contoh soal TWK dan pembahasannya
https://drive.google.com/file/d/1HXkRTPTs-EhULfBhXrBIX3DvJKWJCq_9/view
4. Link contoh soal TWK dan pembahasannya
https://drive.google.com/file/d/13nO_vqjzIsSJ-0TuuHVQqnyK9-Qi-OAB/view
Berita Terkait
-
Cara Cetak Kartu Ujian CPNS 2024, Wajib Dibawa saat Tes SKD!
-
Kapan Kartu Ujian CPNS 2024 Keluar? Ada Perubahan Jadwal, Cek di Sini
-
Syarat dan Cara Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD 2023 untuk CPNS 2024, Tak Perlu Tes Lagi
-
Cara Melihat Hasil Sanggah CPNS 2024, Cek Jadwalnya di Sini
-
Dokumen Wajib Dibawa saat Tes SKD CPNS 2024 dan Ketentuan Pakaiannya
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?