Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung mengaku kritik yang sering dilontarkan kepada pemerintah bukan karena dirinya membenci Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Rocky Gerung dalam sebuah podcast yang tayang di akun Youtube, DSTV_Official, beberapa waktu lalu.
Dalam podcast tersebut, Rocky menyebut kritik semestinya disampaikan secara terang-terangan. Rocky mengaku kritiknya terhadap pemerintah bukan karena urusan personal, melainkan karena kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara itu.
"Itu yang saya bilang sopan santun dalam politik itu artinya ketidakjujuran. Harus sebetulnya terang-terangan ngasih tahu you salah. Itu kan kita enggak ada urusan dengan manusia kan, kita urusan dengan cara dia menghasilkan kebijakan misalnya," ujar Rocky Gerung dikutip Suara.com, Rabu (2/10/2024).
Terkait kritik tersebut, Deddy Sitorus selaku host di podcast itu lalu bertanya apakah Rocky Gerung memang menyimpan kebencian secara personal atau tidak dengan Presiden Jokowi.
"Jadi benar-benar tidak ada kebencian terhadap, katakanlah pemerintah atau Jokowi?" ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Menanggapi itu, Rocky Gerung pun langsung membantah. Dia mengaku tidak pernah membenci manusia. Namun, Rocky mengaku sangat benci jika ada penyelenggara negara yang dianggap gagal memutuskan sebuah kebijakan.
"Enggak, ada saya tidak pernah membenci manusia, karena setiap orang yang saya temui pasti dia punya jabatan," timpal Rocky Gerung.
"Ya enggak mungkin kita membenci sahabat kita kan? Kita membenci orang yang gagal untuk mempertahankan eksistensian di dalam jabatan publik," sambung Rocky.
Diketahui, Rocky Gerung merupakan tokoh yang cukup vokal mengkritik selama Jokowi menjabat sebagai presiden. Bahkan, Rocky Gerung kerap menggunakan istilah menohok saat menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah.
Belum lama ini, dalam podcast miliknya, Rocky Gerung sempat menguliti pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut proyek pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) atas kehendak rakyat.
Terkait hal itu, Rocky menganggap jika Jokowi telah berbohong dengan mencatut nama rakyat demi ambisinya membangun IKN. Diketahui, proyek mercusuar itu belum juga rampung meski masa jabatan Jokowi sebegai presiden akan habis pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Berita Terkait
-
Sebut Cuma Orang Gila Pinjamkan Jet Pribadi, Eks Pimpinan KPK Ini Ketawa Ngakak soal Istilah 'Nebeng' Kaesang, Kenapa?
-
Dicap Sombong usai Iming-imingi Kader PSI Privat Jet, Kaesang Pede Gak Bakal jadi Tersangka KPK?
-
Dicap Berbohong karena Catut Nama Rakyat Demi Ambisi IKN, Rocky Gerung: Jokowi Langgar Prinsip Pacta Sunt Servanda
-
Bisa Bikin Jokowi Cemburu, Rocky Gerung Ungkap Nasib Gibran jika PDIP Gabung ke Prabowo
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu