Suara.com - Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Michael McCaul, mendesak Presiden Joe Biden untuk segera mempercepat pengiriman senjata ke Israel.
Dalam surat yang dikirim pada Kamis (3/10), McCaul meminta agar pengiriman bom seberat 2.000 pon (907 kg), yang telah ditahan selama beberapa bulan karena masalah hak asasi manusia, segera dilanjutkan. Permintaan ini muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
"Saya mendesak Anda untuk bertindak hari ini guna memastikan semua pengiriman senjata ke Israel, termasuk bom seberat 2.000 pon, dipercepat untuk mendukung sekutu kita," tulis McCaul dalam surat tersebut.
McCaul, yang berwenang meninjau penjualan senjata asing utama AS, menyebut ada lebih dari 10 penjualan senjata lain yang telah tertunda lebih dari empat bulan. Ia mendesak agar penjualan tersebut segera mendapatkan persetujuan akhir.
Namun, hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas permintaan ini.
Surat tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan global mengenai potensi perang yang lebih luas di Timur Tengah. Seruan agar pemerintahan Biden memberikan bantuan tambahan kepada Israel semakin gencar, mengingat negara tersebut tengah berhadapan dengan Hamas di Gaza serta Hizbullah di Lebanon selatan.
Israel, yang telah berperang melawan Hamas selama hampir satu tahun, juga terlibat dalam serangkaian serangan udara intensif di Lebanon selatan, menyasar kelompok militan yang didukung Iran, Hizbullah.
Pada hari Selasa, Iran dilaporkan menembakkan lebih dari 180 rudal balistik ke Israel, yang kemudian berjanji akan membalas serangan tersebut.
Partai Republik AS, termasuk McCaul, telah lama mendesak Biden untuk membatalkan keputusan yang menghentikan pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel. Mereka berargumen bahwa meski bom ini memiliki dampak besar, senjata tersebut diperlukan untuk menghadapi musuh-musuh Israel yang menggunakan bunker dan terowongan bawah tanah sebagai pertahanan.
"Kita semua berharap Israel tidak perlu menggunakan bom yang lebih besar ini, tetapi secara operasional senjata-senjata ini diperlukan," tulis McCaul.
Berita Terkait
-
Citra Satelit Ungkap Kerusakan Pangkalan Udara Israel Akibat Serangan Iran, Hanggar Hingga Pesawat Hancur
-
Israel Gempur Markas Intelijen Hizbullah di Beirut, Ketegangan Meningkat di Perbatasan
-
Perang Israel-Hizbullah: Rusia Evakuasi 3.000 Warganya dari Lebanon, Indonesia Kapan?
-
2 Tentara Lebanon Tewas dalam Serangan Israel di Perbatasan Selatan
-
Heboh! Granat Meledak di Dekat Kedubes Israel di Kopenhagen, 2 Remaja Swedia Ditangkap
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu