Suara.com - Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Michael McCaul, mendesak Presiden Joe Biden untuk segera mempercepat pengiriman senjata ke Israel.
Dalam surat yang dikirim pada Kamis (3/10), McCaul meminta agar pengiriman bom seberat 2.000 pon (907 kg), yang telah ditahan selama beberapa bulan karena masalah hak asasi manusia, segera dilanjutkan. Permintaan ini muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
"Saya mendesak Anda untuk bertindak hari ini guna memastikan semua pengiriman senjata ke Israel, termasuk bom seberat 2.000 pon, dipercepat untuk mendukung sekutu kita," tulis McCaul dalam surat tersebut.
McCaul, yang berwenang meninjau penjualan senjata asing utama AS, menyebut ada lebih dari 10 penjualan senjata lain yang telah tertunda lebih dari empat bulan. Ia mendesak agar penjualan tersebut segera mendapatkan persetujuan akhir.
Namun, hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas permintaan ini.
Surat tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan global mengenai potensi perang yang lebih luas di Timur Tengah. Seruan agar pemerintahan Biden memberikan bantuan tambahan kepada Israel semakin gencar, mengingat negara tersebut tengah berhadapan dengan Hamas di Gaza serta Hizbullah di Lebanon selatan.
Israel, yang telah berperang melawan Hamas selama hampir satu tahun, juga terlibat dalam serangkaian serangan udara intensif di Lebanon selatan, menyasar kelompok militan yang didukung Iran, Hizbullah.
Pada hari Selasa, Iran dilaporkan menembakkan lebih dari 180 rudal balistik ke Israel, yang kemudian berjanji akan membalas serangan tersebut.
Partai Republik AS, termasuk McCaul, telah lama mendesak Biden untuk membatalkan keputusan yang menghentikan pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel. Mereka berargumen bahwa meski bom ini memiliki dampak besar, senjata tersebut diperlukan untuk menghadapi musuh-musuh Israel yang menggunakan bunker dan terowongan bawah tanah sebagai pertahanan.
"Kita semua berharap Israel tidak perlu menggunakan bom yang lebih besar ini, tetapi secara operasional senjata-senjata ini diperlukan," tulis McCaul.
Berita Terkait
-
Citra Satelit Ungkap Kerusakan Pangkalan Udara Israel Akibat Serangan Iran, Hanggar Hingga Pesawat Hancur
-
Israel Gempur Markas Intelijen Hizbullah di Beirut, Ketegangan Meningkat di Perbatasan
-
Perang Israel-Hizbullah: Rusia Evakuasi 3.000 Warganya dari Lebanon, Indonesia Kapan?
-
2 Tentara Lebanon Tewas dalam Serangan Israel di Perbatasan Selatan
-
Heboh! Granat Meledak di Dekat Kedubes Israel di Kopenhagen, 2 Remaja Swedia Ditangkap
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting