Suara.com - DPR RI akan memfinalisasi susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait komisi pada Jumat (11/10/2024) siang ini. Hal itu agar nantinya susunan AKD bisa diparipurnakan pada Selasa (15/10) mendatang.
"Jadi kita akan finalisasi nanti jam 14. Jadi nanti jam 14 kita akan finalisasi di DPR untuk kemudian dibawa ke Rapim dan Bamus pada hari Senin. Dan insya Allah selasa kita akan paripurnakan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10).
Dasco menyampaikan, pada Selasa mendatang juga akan dilantik para pimpinan-pimpinan AKD.
"Agar hari Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif," ujarnya.
Sebelum diparipurnakan pada Selasa mendatang, kata Dasco, pada Seninnya pihaknya menggelar terlebih dahulu Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Pimpinan. Nantinya dalam hal itu akan ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi pimpinan AKD.
"Ya, kalau pimpinan komisi kan itu finalisasinya di Rapim dan Bamus karena pimpinan komisi itu diusulkan oleh fraksi masing-masing. Nah itu baru besok, pada Senin," ujarnya.
Sebelumnya berdasarkan info yang diperoleh Suara.com, terdapat draf salinan yang menunjukan DPR RI akan mempunyai 13 Komisi lengkap ditulis dengan mitranya.
Draf salinan tersebut sudah berbentuk softcopy dan tercetak dengan warna hitam dan putih.
Kendati begitu, saat Suara.com mengkonfirmasi langsung Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, ia belum mau membenarkan perihal hal tersebut.
Baca Juga: Usai Dicurhati Para Hakim, DPR Bakal Gulirkan RUU Jabatan Hakim
Ia menyebut jika semua masih dalam proses pematangan.
"Insyaa Allah di umumkan Senin. Komposisi masih digodok," kata Adies kepada Suara.com, Kamis (10/10/2024).
Saat ditanya lebih jauh apakah draf salinan yang diperoleh Suara.com tersebut hanya bersifat sementara, Adies belum berani membenarkan.
"Sebelum diumumkan saya belum berani berandai andai, kita tunggu saja," pungkasnya.
Berikut draf salinan sementara jumlah komisi DPR dan mitranya;
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri,dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI