Suara.com - Konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon nampaknya semakin panas, apalagi serangan terus menerus dilancarkan tentara Zionis. Bahkan, saat ini Israel diminta PBB untuk menarik pasukan darat dari negara tersebut.
Kepala Urusan Politik PBB, Rosemary DiCarlo mengatakan, saat ini situasi mengkhawatirkan di Lebanon, seraya mendesak Israel untuk menghentikan serangan udara dan menarik pasukan daratnya.
"Sejak dimulainya operasi darat Israel ke Lebanon pada 1 Oktober, Hizbullah dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terlibat dalam bentrokan yang semakin intensif di Lebanon selatan," kata DiCarlo.
Menekankan keadaan darurat kemanusiaan yang semakin memburuk akibat baku tembak, ia mengatakan: "Jumlah korban tewas dan terluka meningkat tajam: lebih dari 300 orang telah tewas di Lebanon hanya dalam seminggu terakhir."
"Sejak Oktober lalu, jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 2.000, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Ratusan di antara yang tewas adalah warga sipil, termasuk lebih dari 100 anak-anak," tambahnya.
Mencermati tekanan pada layanan kesehatan di Lebanon, DiCarlo menjelaskan bahwa "banyak rumah sakit dan pusat kesehatan terpaksa tutup setelah serangan udara menghantam fasilitas kesehatan dan petugasnya."
Dia juga menekankan bahwa kawasan Timur Tengah "berada di ambang perang besar-besaran" akibat serangan Israel terhadap Suriah, Lebanon, serta genosida yang terjadi di Jalur Gaza dan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki.
"Kegagalan kolektif kita untuk menghentikan kekerasan dan menghentikan pertumpahan darah sangat memprihatinkan," ujar DiCarlo.
Dia mendesak semua pihak untuk mencari solusi diplomatik.
Baca Juga: Israel Bunuh Komandan Jihad Islam di Kamp Pengungsi
"Kedaulatan negara dan integritas teritorial baik Lebanon maupun Israel harus dihormati. Kewajiban di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, harus ditegakkan," tegasnya.
DiCarlo juga mendesak Hizbullah dan kelompok non-negara lainnya untuk menghentikan serangan terhadap Israel.
Ia menegaskan pentingnya tidak menargetkan infrastruktur sipil, dan menekankan bahwa "serangan yang sembarangan dan tidak proporsional harus dihindari."
Ia juga menyoroti perlunya melindungi pekerja kemanusiaan, serta menekankan bahwa "jurnalis juga tidak boleh dijadikan target."
"Kita perlu mengerahkan segala upaya untuk membalikkan siklus kekerasan ini dan membawa Lebanon, Israel, serta wilayah ini kembali menjauh dari ambang bencana," katanya. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan