Pasang Garis Polisi di Lokasi Diduga Tempat Penimbunan BBM Ilegal, Ipda Rudy Soik Malah Dipecat

Setelah melakukan penyelidikan, mereka kemudian menuju Restoran Master Piece, Kota Kupang untuk beristirahat makan siang sembari melakukan analisis dan evaluasi atas hasil yang didapat dari lapangan.

"Jarak Master Piece dengan Markas Polda NTT hanya sekitar 100 meter, dan tempat itu kerap digunakan oleh ibu-ibu Bhayangkari untuk acara makan," ungkapnya.

Ia kemudian memperlihatkan rekaman CCTV dan izin restoran kepada wartawan.

Rudy menilai bahwa Ariasandy membangun narasi yang seolah ada perselingkuhan antara Anggota tim Reserse dan Kriminal Polresta Kupang.

"Padahal kegiatan makan siang di Master Piece itu diketahui oleh Kapolresta Kupang Kombes Pol Aldian Manurung," kata Rudy.

Aldinan pun ikut membantah tuduhan perselingkuhan dalam jumpa pers yang digelarnya bersama sejumlah wartawan pada Kamis, 4 Juli silam.

"Isu yang menyebutkan bahwa ada perselingkuhan itu adalah tidak benar," tegasnya.

"Saat itu anggota saya, berdasarkan surat perintah, tengah melakukan operasi dugaan mafia BBM ilegal di wilayah Kota Kupang," kata Aldinan.

Pelaku Penimbunan

Baca Juga: Polda Jambi Amankan 2 Truk Bawa 24.000 Liter BBM Ilegal, 4 Orang Ditahan

Rudy kemudian menyoroti adanya sejumlah fakta dalam kasus BBM ilegal yang menunjukan adanya kedekatan Ahmad, pelaku penimbunan dengan anggota Paminal Propam Polda NTT.

Pelaku bahkan pernah memberikan suap senilai Rp 30 juta kepada oknum Shabara Polda NTT.

"Anehnya, oknum anggota Shabara yang diproses disiplin, tetapi Ahmad tidak diproses pidana," ungkap Rudy.

Rudy menegaskan, pemasangan police line di tempat penampungan BBM ilegal merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan.

Ia kemudian mempertanyakan alasan dirinya dijadikan pemberatan untuk dimutasi ke Papua, padahal tindakan tersebut dilakukan atas perintah atasan.

"Dalam pelaksanaan tugas ini bukan maunya saya, tetapi atas perintah atasan. Tapi kenapa saya yang disalahkan?" tanya Rudy.

Tindakan pemutasian dirinya ke Papua, juga terkesan diskriminatif dan menyelamatkan NTT dari mafia BBM serta perdagangan orang.