Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto sebentar lagi akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo. Seperti yang diketahui, Ibu Kota Indonesia yang semula berada di Jakarta akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa Prabowo berkantor di IKN setelah dilantik?
Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2022 terkait Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 mendatang di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.
Apa Prabowo Berkantor di IKN Setelah Dilantik?
Sebelumnya, Prabowo menyatakan telah siap berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, usai dilantik jadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai pemimpin, Prabowo mengaku harus berada di ibu kota negara.
"Kalau ibu kota, ya presiden ada di ibu kota," ungkap Prabowo ketika ditanya awak media soal berkantor di IKN, Senin (12/8/2024) lalu.
Selain itu, Prabowo kemudian juga menyinggung soal investor di IKN. Menurut pimpinan Partai Gerindra itu, salah satu investor IKN adalah dirinya sendiri.
Pria yang kini masih menjabat sebagai Menhan itu juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek pembangunan IKN, yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun menargetkan IKN dapat berfungsi tiga tahun ke depan.
"Saya kira kalau kita lihat, optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini. Walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan," ungkap ketua umum Partai Gerindra tersebut.
Diketahui, Presiden Jokowi sendiri sudah dua kali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi pertama kali berkantor di IKN pada tanggal 29-30 Juli 2024. Akan tetapi, Jokowi menyebut jika dirinya masih 'soft ngantor', sebab masih ada para pekerja proyek.
Selanjutnya, Jokowi kembali berkantor di IKN pada 12-14 Agustus 2024. Kala itu, Jokowi menggelar sidang kabinet perdana di IKN Nusantara yang juga dihadiri oleh Wapres Ma'ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju.
Konsep Pembangunan IKN
Presiden Jokowi mengungkapkan, IKN dibangun dengan konsep kota hutan yang akan dikelilingi pepohonan, bukan beton-beton atau kaca. IKN dirancang dengan konsep kota pintar yang aktivitasnya ditopang dengan berbagai teknologi canggih.
Menurut mantan Gubernur Jakarta itu, pemerintah ingin membangun ibu kota yang nyaman dihuni oleh masyarakat. IKN diklaim memiliki kualitas udara yang baik sehingga membuat masyarakat menjadi lebih sehat.
Jokowi mengungkapkan kualitas udara di IKN berada di angka 6. Di menyebut angka itu sangat jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga, Singapura yang kualitas udaranya ada di angka 53.
Tak hanya itu, kata Jokowi, mobilitas di IKN Nusantara akan menggunakan kendaraan listrik. Dia menyebut IKN juga lebih berfokus menggunakan energi hijau, dengan membangun green building, serta memprioritaskan pejalan kaki dan penggunaan sepeda.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Polisi Bongkar Perusak Kebun Teh Pangalengan Bandung, Anggota DPR Acungi Jempol: Harus Diusut Tuntas
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum