Suara.com - Presiden Joko Widodo resmi mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Budi Gunawan.
Hal itu tertuang dalam surat yang disampaikan Jokowi kepada pimpinan DPR tentang pemberhentian Budi Gunawan dan pengangkatan Kepala BIN yang baru.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan Herindra kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 April 2024, total kekayaaanya mencapai Rp 23,4 miliar.
Harta tersebut terdiri dari tiga bidang tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bogor, serta sebidang tanah di Jakarta Selatan yang senilai Rp 16 miliar (Rp 16.020.988.791).
Kemudian, Herindra juga memiliki satu unit kendaraan berupa mobil Toyota Alphard 2015 seharga Rp 661,5 juta. Dia juga punya harta bergerak lainnya senilai Rp 344,7 juta (Rp 344.765.000).
Harta lainnya yang dimiliki Herindra berupa kas dan setara kas senilai Rp6,8 miliar (Rp 6.855.989.016) dan harta lainnya sebesar Rp 580.473.538.
Adapun hutang yang dimiliki Herindra sebanyak Rp 1 miliar. Dengan begitu, total kekayaannya mencapai Rp 23,4 miliar (Rp 23.463.716.345).
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja
-
Dalami Pemerasan Eks Bupati Pati Sudewo, 3 Orang Perangkat Desa Diperiksa Penyidik KPK