Suara.com - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten Dimyati Natakusumah menyebut bahwa perempuan tidak perlu diberi pekerjaan berat seperti menjadi gubernur. Pernyataan itu disampaikan saat debat perdana cagub-cawagub Banten pada Rabu (16/10/2024) malam.
Ucapan Dimyati tersebut merespon pertanyaan dari rivalnya, Cawagub Ade Sumardi yang bertanya tentang cara menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Banten.
"Oleh karena itu, wanita itu jangan terlalu dikasih beban berat apalagi jadi gubernur. Itu berat lho, luar biasa. Maka oleh sebab itu, laki-laki lah harus membantu memaksimalkan bagaimana Banten ini maju," kata Dimyati.
Menurut Dimyati, cara itu sebagai salah satu upaya memuliakan perempuan dengan tidak menyerahkan pekerjaan berat seperti menjadi pemimpin daerah.
Merespons pernyataan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menilai ucapan Dimyati sudah termasuk kekerasan verbal kepada perempuan.
"Itu kan yang dikatakan termasuk kekerasan juga ya, karena secara verbal itu mendomestikasi. Perempuan dari berbagai aspek bisa juga menduduki berbagai hal," kata Plt Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA Rini Handayani kepada Suara.com ditemui di kantor KPPPA, Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Rini menegaskan bahwa perempuan juga memiliki kebebasan dalam aktif berpolitik. Setiap orang bahkan dijamin oleh undang-undang untuk boleh berpolitik. Dia juga tidak setuju dengan anggapan Dimyati yang menyebut cara itu sebagai bentuk memuliakan perempuan.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada publik untuk ikut mengawasi para calon kepala daerah agar tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang justru menyudutkan perempuan.
"Ini harus terus kita suarakan, jangan sampai ada kecendungan-kecendungan yang seperti itu lagi. Karena kita dijamin untuk berpolitik, dijamin juga untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan di dalam berpolitik," katanya.
Baca Juga: Penerima Bansos Beras Kemensos di Banten Yel-yel Andra Soni-Dimyati dan Dewi-Iing
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?