Suara.com - Letkol TNI (Purn) Iftitah Sulaiman, termasuk salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024) lalu.
Politikus Partai Demokrat ini mengaku diminta Presiden Terpilih Prabowo untuk membuat rencana pembangunan di Indonesia Timur.
Beliau hanya mengatakan verbatimnya beliau mengatakan, this is very strategic position because this is future of east Indonesia," ujar Iftitah usai bertemu Prabowo di Kertanegara.
Rumor yang beredar menyebutkan Prabowo mempercayakan jabatan Menteri Transmigrasi dan Percepatan Pembangunan Indonesia Timur kepada Iftitah.
Profil Iftitah Sulaiman
Iftitah Sulaiman lahir pada 10 Maret 1977 di Pandeglang, Banten. Ia merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1999 meraih penghargaan Adhi Makayasa.
Dikutip dari ANTARA, Iftitah melanjutkan pelatihannya di Sekolah Dasar Kecabangan Kavaleri pada tahun 2000. Ia mengikuti berbagai kursus militer, seperti Kursus Combat Intelijen dan Kursus Perwira Staf.
Pada tahun 2009, Iftitah melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Lanjutan Perwira di India, dan dua tahun kemudian ia meraih gelar S-1 di bidang pertahanan dari Universitas Indore, India.
Iftitah Sulaiman juga mengenyam pendidikan di luar negeri, salah satunya di US Army Command General and Staff College (Seskoad) di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat, pada 2015. Di sana, ia meraih gelar Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University pada tahun 2016.
Baca Juga: Silsilah Keluarga Widiyanti Putri Wardhana, Trah Super Kaya yang Masuk Skandal Panama Papers
Pada tahun 2019, Ifititah memutuskan pensiun dini sebagai tentara. Ia lebih memilih fokus mengurusi bisnisnya.
Ia juga mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Demokrat. Di partai berlambang bintang mercy ini, Iftitah menjadi penasehat sekaligus orang kepercayaan AHY.
Buktinya, Iftitah ditunjuk AHY menjadi utusan Demokrat di Tim 8 Koalisi Perubahan yang bertujuan memenangkan Anies Baswedan.
Belakangan diketahui Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Berita Terkait
-
Silsilah Keluarga Widiyanti Putri Wardhana, Trah Super Kaya yang Masuk Skandal Panama Papers
-
Baliho "Terima Kasih Jokowi" Bertebaran Tanpa Ma'ruf Amin, Ada Apa?
-
Pilihan Diksi Dianggap Kurang Tepat Usai Temui Prabowo, Giring Ganesha Dirujak Netizen
-
Daftar Tamu Negara Yang Akan Hadir Di Pelantikan Prabowo-Gibran
-
Prabowo Sudah Kasih Kabar, Para Calon Menteri Dan Wamen Bakal Dikirim Ke Akmil Gunung Tidar Tiga Hari
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan
-
LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan
-
DPR 'Sembunyikan Draf' RUU KUHAP: Pengesahan Tertutup Tanpa Partisipasi Publik