Suara.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh mengungkap alasan mengapa pihaknya tak mengirim kader untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo. Menurutnya, apa yang dilakukan NasDem adalah pembelajaran politik demi mengedepankan soal moral.
"Ya jelas lah bagaimana pun berulang kali saya katakan, pembelajaran inilah momentum terbaik yang harus dilakukan oleh NasDem, lebih memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral, proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Surya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Menurutnya, kekinian publik menilai partai politik pasti hanya mengejar kekuasaan. Pasalnya tak ada ruang untuk idealisme dan kejujuran partai dilihat.
"Nah ini yang ingin dibuktikan oleh NasDem, walaupun masyarakat belum tentu percaya, tapi berulang kali NasDem ingin mengedepankan politik gagasan daripada pragmatisme itu sendiri, agar bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi katakanlah proses pendidikan itu sendiri itu," ujarnya.
Dia menganggap sekecil apapun sumbangsih parpol, diharapkan ke depan bisa membuka hati.
"Paling tidak ada Nasdem yang memulainya mudah-mudahan Nasdem bisa konsisten dengan politik tanpa mahar. Barangkali mungkin dianggap retorika sekian kali pilkada ke depan tapi itu sungguh-sungguh tapi belum tentu sempurna," katanya.
"Sekarang dia nyatakan ini adalah momentum ada kursi menteri dari tawarkan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyampaikan 'tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem, tetapi NasDem yang menolak'," imbuhnya.
Lebih lanjut, Surya menegaskan, jika meski berkoalisi tak semata-mata harus mendapatkan jatah.
"Koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwa alasannya harus ada porsi apa yang kami diperoleh di dalam koalisi. NasDem mendukung jalannya pemerintahan tetapi sudahlah kasih juga pembelajaran kita tidak mendapatkan kursi apa-apa," pungkasnya.
Baca Juga: Megawati Absen Pelantikan Prabowo-Gibran, Sinyal PDIP jadi Oposisi?
Berita Terkait
-
BREAKING NEWS: Prabowo-Gibran Resmi Jabat Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029
-
Megawati Absen Pelantikan Prabowo-Gibran, Sinyal PDIP jadi Oposisi?
-
Mantan Istri Senang Betul Prabowo jadi Presiden, Titiek Soeharto Pamer Lenggak-lenggok di Kertanegara
-
Ngaku Tetap Kritik Prabowo-Gibran, PDIP: Kami Akan Mendukung Tanpa Receive Sepenuh Hati
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah