Suara.com - Nama Silmy Karim masuk dalam daftar kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Silmy Karim ditunjuk menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dia akan membantu kerja Agus Andrianto.
Sosok Silmy Karim bukanlah nama asing di kemeterian. Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah pada 19 November 1974 itu pernah menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dia memiliki latar belakang bisnis. Silmy Karim diketahui pernah memimpin sejumlah perusahaan. Kemudian pernah menjadi Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI.
Berikut ini profil dan harta kekayaan Silmy Karim dirangkum dari sejumlah sumber.
Profil Silmy Karim
Pria yang pernah bergabung dengan Kementerian Pertahanan itu diketahui merupakan lulusan Universitas Trisakti. Dia lulus dengan gelar sarjana ekonomi pada Tahun 1997.
Silmy kemudian menyelesaikan pendidikan magister ekonomi di Universitas Indonesia pada 2007.
Saat bergabung dengan Kemeterian Pertahanan RI atau yang saat itu bernama Departemen Pertahanan RI, Silmy pernah bersekolah di bidang militer. Dia mendapat kesempatan menempuh pendidikan di sejumlah institusi, seperti George C. Marshall European Center for Security Studies, Program in Advance Security, Garmisch-Partenkirchen, Jerman pada 2012.
Baca Juga: Rekam Jejak Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabinet Prabowo
Kemudian di NATO School, Oberammergau, Jerman pada 2012. Lalu di Harvard University di Bidang Pertahanan Nasional dan Internasional, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat di Tahun 2012 dan Naval Postgraduate School (NPS) di Bidang Manajemen Pertahanan, Monterey, California, Amerika Serikat pada dua tahun berikutnya.
Karier Silmy Karim
Sejumlah pekerjaan pernah dijalani Silmy Karim. Dia sempat berkarier menjadi anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI pada 2007-2008. Lalu masuk anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI mulai 2008-2009.
Silmy diketahui masuk ke Kementerian Tahun 2009. Dia pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Menjabat sebagai Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014).
Setelah itu, kariernya terus melejit. Silmy pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2010-2011. Menjabat sebagai Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (2013-2015).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
Terkini
-
Pramono Anung Pastikan Perawatan Korban Mobil Terabas Pagar SD di Cilincing Ditanggung Pemprov
-
Pramono Anung: 21 Orang Jadi Korban Imbas Mobil Terabas Pagar SD di Cilincing
-
KPK Tetapkan Tersangka Usai OTT Bupati Lampung Tengah, Amankan Uang dan Emas
-
Barisan Siswa SDN Kalibaru 01 Diseruduk Mobil, 20 Korban Terluka
-
Komnas HAM: Solidaritas Publik Menguat, Tapi Negara Tetap Wajib Pulihkan Sumatra
-
Dari Pameran Megah ke Balik Jeruji, Mengapa Puluhan Calon Pengantin Bisa Tertipu WO Ayu Puspita?
-
Dedi Mulyadi Datang ke KPK: Ada Apa dengan Sungai dan Hutan Jabar?
-
Tak Cukup Andalkan Infrastruktur, Pelatihan Evakuasi Penentu Keselamatan di Gedung Bertingkat
-
Respons Dasco Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Pikirkan Saudara Kita di Sumatera Pulih Dulu
-
Kecelakaan Maut di SDN Kalibaru, Pramono Anung: Perusahaan Harus Tanggung Jawab!