Suara.com - Pemerintah Tiongkok memperkenalkan serangkaian langkah baru, untuk meningkatkan angka kelahiran setelah dua tahun berturut-turut mengalami penurunan populasi. Pernyataan dari Dewan Negara, atau kabinet, menunjukkan tekad Tiongkok untuk membalik tren penurunan kelahiran yang menyusul India sebagai negara berpopulasi terbesar di dunia.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah membentuk "budaya pernikahan dan kelahiran baru" yang mendukung pernikahan di usia yang tepat dan mendorong orang tua untuk berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Melalui kampanye ini, diharapkan akan muncul rasa hormat dan komitmen dalam memiliki dan merawat anak sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang lebih luas.
Langkah-langkah yang dirancang mencakup peningkatan asuransi dan cuti melahirkan, serta subsidi dan layanan medis yang lebih baik bagi anak-anak. Pemerintah juga mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan pusat penitipan anak dan memberikan insentif pajak dan retribusi khusus bagi layanan tersebut.
"Pada tahap ini, dukungan terhadap kelahiran memiliki arti yang sangat penting," kata Yang Chang, Kepala Analis Kebijakan di Zhongtai Securities Research Institute.
Menurutnya, langkah-langkah yang diumumkan pada hari Senin ini dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang akan datang untuk mendorong kembali angka kelahiran yang sehat.
Mengatasi Tantangan Sosial dan Ekonomi
Dengan jumlah perempuan usia produktif antara 15 hingga 49 tahun diperkirakan terus menurun, serta rendahnya keinginan untuk memiliki anak, dukungan kebijakan dianggap krusial untuk membalikkan tren negatif ini.
Setelah mengakhiri kebijakan satu anak yang telah berlangsung selama 35 tahun pada 2015, Tiongkok masih kesulitan meningkatkan angka kelahiran, terutama karena banyak penduduk pedesaan pindah ke kota untuk bekerja.
Pemerintah juga berupaya mengatasi faktor ekonomi yang menghambat generasi muda dalam berkeluarga. Langkah ini termasuk memperluas cakupan pendidikan gratis secara bertahap dan memberikan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dukungan tambahan bagi keluarga dengan anak banyak untuk membeli rumah juga diprioritaskan, di samping penguatan perlindungan bagi pekerja perempuan yang sedang hamil atau baru melahirkan.
Baca Juga: Taiwan Tegaskan Tidak Akan Menyerahkan Wilayahnya di Tengah Tekanan Militer China
Menyadari pentingnya lingkungan sosial yang mendukung, Dewan Negara juga mendorong penciptaan platform non-komersial untuk membantu generasi muda berteman, berpacaran, dan akhirnya menikah. Langkah ini diambil untuk mengatasi faktor sosial yang seringkali menjadi kendala dalam keinginan untuk berkeluarga.
Langkah-langkah ini mengikuti survei terbaru yang dilakukan oleh otoritas kesehatan Tiongkok yang bertujuan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kelahiran, termasuk ketakutan akan beban yang menyertai memiliki anak.
Berita Terkait
-
Taiwan Tegaskan Tidak Akan Menyerahkan Wilayahnya di Tengah Tekanan Militer China
-
Xi Jinping Perintahkan Pasukan Siap Perang, Taiwan Makin Terancam?
-
Terungkap! Tiongkok Lebih Pilih Kamala Harris Ketimbang Trump di Pilpres AS, Ini Alasannya
-
Kasus Unik di Tiongkok, Pria Bongkar Perselingkuhan Istrinya Justru Dihukum
-
Taiwan Bersiaga! Latihan Militer Besar-besaran Tiongkok Picu Kekhawatiran Perang
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri