Suara.com - Pemerintah Tiongkok memperkenalkan serangkaian langkah baru, untuk meningkatkan angka kelahiran setelah dua tahun berturut-turut mengalami penurunan populasi. Pernyataan dari Dewan Negara, atau kabinet, menunjukkan tekad Tiongkok untuk membalik tren penurunan kelahiran yang menyusul India sebagai negara berpopulasi terbesar di dunia.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah membentuk "budaya pernikahan dan kelahiran baru" yang mendukung pernikahan di usia yang tepat dan mendorong orang tua untuk berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Melalui kampanye ini, diharapkan akan muncul rasa hormat dan komitmen dalam memiliki dan merawat anak sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang lebih luas.
Langkah-langkah yang dirancang mencakup peningkatan asuransi dan cuti melahirkan, serta subsidi dan layanan medis yang lebih baik bagi anak-anak. Pemerintah juga mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan pusat penitipan anak dan memberikan insentif pajak dan retribusi khusus bagi layanan tersebut.
"Pada tahap ini, dukungan terhadap kelahiran memiliki arti yang sangat penting," kata Yang Chang, Kepala Analis Kebijakan di Zhongtai Securities Research Institute.
Menurutnya, langkah-langkah yang diumumkan pada hari Senin ini dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang akan datang untuk mendorong kembali angka kelahiran yang sehat.
Mengatasi Tantangan Sosial dan Ekonomi
Dengan jumlah perempuan usia produktif antara 15 hingga 49 tahun diperkirakan terus menurun, serta rendahnya keinginan untuk memiliki anak, dukungan kebijakan dianggap krusial untuk membalikkan tren negatif ini.
Setelah mengakhiri kebijakan satu anak yang telah berlangsung selama 35 tahun pada 2015, Tiongkok masih kesulitan meningkatkan angka kelahiran, terutama karena banyak penduduk pedesaan pindah ke kota untuk bekerja.
Pemerintah juga berupaya mengatasi faktor ekonomi yang menghambat generasi muda dalam berkeluarga. Langkah ini termasuk memperluas cakupan pendidikan gratis secara bertahap dan memberikan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dukungan tambahan bagi keluarga dengan anak banyak untuk membeli rumah juga diprioritaskan, di samping penguatan perlindungan bagi pekerja perempuan yang sedang hamil atau baru melahirkan.
Baca Juga: Taiwan Tegaskan Tidak Akan Menyerahkan Wilayahnya di Tengah Tekanan Militer China
Menyadari pentingnya lingkungan sosial yang mendukung, Dewan Negara juga mendorong penciptaan platform non-komersial untuk membantu generasi muda berteman, berpacaran, dan akhirnya menikah. Langkah ini diambil untuk mengatasi faktor sosial yang seringkali menjadi kendala dalam keinginan untuk berkeluarga.
Langkah-langkah ini mengikuti survei terbaru yang dilakukan oleh otoritas kesehatan Tiongkok yang bertujuan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kelahiran, termasuk ketakutan akan beban yang menyertai memiliki anak.
Berita Terkait
-
Taiwan Tegaskan Tidak Akan Menyerahkan Wilayahnya di Tengah Tekanan Militer China
-
Xi Jinping Perintahkan Pasukan Siap Perang, Taiwan Makin Terancam?
-
Terungkap! Tiongkok Lebih Pilih Kamala Harris Ketimbang Trump di Pilpres AS, Ini Alasannya
-
Kasus Unik di Tiongkok, Pria Bongkar Perselingkuhan Istrinya Justru Dihukum
-
Taiwan Bersiaga! Latihan Militer Besar-besaran Tiongkok Picu Kekhawatiran Perang
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT