Ungkap Penyebab Lulusan SMK Banyak jadi Pengangguran, Komisi X DPR: Ada Diskriminasi Kualitas Sekolah

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah menyebut bahwa lulusan SMK saat ini justru banyak yang menganggur. Padahal, pendidikan vokasi harusnya dididik untuk siap bekerja begitu selesai sekolah. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukan bahwa presentase pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan rupanya terbanyak ialah lulusan SMK, yakni 9,31 persen. 

"Ironinya banyak pengangguran di Indonesia, ini yang seharusnya mereka sudah siap kerja, tapi ternyata lulusan SNK ini justru menjadi banyak pengangguran tertinggi di Indonesia," kata Himmatul saat forum Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) di Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

Berdasarkan hasil kunjungannya ke berbagai SMK, Himmatul menerima banyak keluhan dari sekolah yang merasa ada ketidakcocokan antara sistem pendidikan SMK dengan kebutuhan di lapangan kerja. Itu sebabnya, lulusan SMK justru alami kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Himmatul mengungkapkan bahwa industri juga masih pilih kasih dalam menerima siswa lulusan SMK, hanya memilih sekolah yang sudah ada kerja sama.

"Misalnya perusahaan otomotif terkenal ya, mereka akan memilih bekerja sama dengan SMK yang sudah kualitasnya baik, yang unggul gitu. Sementara SMK-SMK yang mungkin papan menengah, papan ke bawah itu tidak punya kesempatan untuk bisa ikut dalam bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan otomotif yang seharusnya mereka dapatkan," ungkapnya.

Kondisi serupa juga terjadi pada industri kesehatan, misalnya sekolah keperawatan. Menurut Himmatul, tindakan itu termasuk juga diskriminasi terhadap sekolah. 

"Ada diskriminasi begitu ya terhadap kualitas sekolah dan kualitas lulusan dari SMK ataupun mungkin sekolah-sekolah kejuruan yang lain," ujarnya.

Himmatul menyadari bahwa pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam membenahi sistem vokasi di Indonesia. Terlebih saat ini direktorat vokasi di Kementerian Pendidikan sudah dibubarkan.

Baca Juga: Deputi Otorita IKN Lapor ke DPR: Area Legislatif dan Yudikatif Rampung 2028, Pembangunan Istana Wapres Lagi Dikebut