Ogah Bongkar Ulang Capim KPK, Prabowo Ternyata Ikut Pilihan Jokowi

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan nama-nama calon pimpinan KPK yang sebelumnya disetor Presiden ke-7 Jokowi ke DPR tidak akan berubah. Presiden Prabowo Subianto disebut tidak akan mengkaji ulang nama-nama capim KPK tersebut. 

"Saya rasa tidak ya," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo mengatakan proses pemilihan capim sudah berjalan sesuai prosedur. Kekinian, pemerintahan Prabowo tidak mau buang-buang energi untuk melakukan pengkajian ulang nama-nama calon.

Prabowo ditegaskan Prasetyo, memilih meneruskan nama-nama calon yang usulan Jokowi pada masa pemerintahannya.

"Cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi. Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo akan mengusulkan kembali 10 nama capim KPK yang sebelumnya diajukan Jokowi.

"Gini, bahasanya bukan mempertahankan, kan memang sudah ada usulan. Proses itu lah yang oleh Presiden Prabowo diteruskan," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada pembahasan mengenai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini.

Diketahui Prabowo memanggil sejumlah menteri ke Istana guna membahas perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca Juga: Sebut Kasus Seperti Tom Lembong Bakal Bermunculan, Rocky Gerung Ungkit Nama Jokowi

Supratman menegaskan kedatangan ia bersama menteri lain hanya membahas perihal putusan MK, tidak ada pemebahasan khusus mengenai capim KPK.

"Enggak ada," kata Supratman di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Tadi sama sekali belom disinggung," sambungnya.

Sementara itu, ditanya apakah Prabowo akan meninjau ulang nama-nama capim yang sebelumnya telah dikirimkan Presiden Joko Widodo ke DPR, Supratman tidak menegaskan.

"Nanti pasti presiden pada akhirnya akan memberikan, kita tunggu aja keputusan presiden terkait itu," kata Supratman.

Supratman sebelumnya mengungkapkan, bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan menerbitkan surat presiden (Supres) terkait daftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK. Supres itu akan dikirimkan ke DPR RI.

Hal itu menindaklanjuti Supres sebelumnya yang telah dikirimkan ke DPR RI yang dibuat oleh Presiden Jokowi. DPR ternyata mengirimkan surat balas dengan meminta surpres lagi kepada pemerintah baru.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Nantinya, Prabowo sebagai Presiden baru bisa mengubah nama-ama calon pimpinan, termasuk juga panitia seleksinya.

"Tergantung presiden. Boleh dua-duanya, beliau mau menggoalkan nama-nama yang sama, memakai pansel yang lain, tergantung presiden. Atau mau membentuk yang lain, kami tergantung presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta semua pihak menunggu saja soal Supres terbaru dari Prabowo tersebut. Ia juga bakal memberikan pertimbangan soal hal itu.

"(Pansel baru) ya tergantung presiden. Nanti setelah itu kan kami sudah memberikan pertimbangan terkait dengan itu. Nanti ditunggu aja," ungkapnya.

"Iya soal surpresnya makanya tunggu aja surpres dari presiden terkait dengan hal itu," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, jika Surat Presiden (Supres) mengenai calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK sudah masuk ke DPR RI. Surpres tersebut sudah ada di meja Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Kayanya sudah ya. kemarin itu saya dengar sudah di meja bu Puan," kata Dasco saat dikonfirmasi, Kamis (24/10/2024).

Kendati begitu, kata dia, soal mekanisme ke depan mengenai pembahasannya masih akan dibicarakan.

Nantinya, para pimpinan DPR akan menggelar rapat untuk menbahas mekanisme soal capim dan cawas KPK tersebut.

"Nanti entah mekanismenya gimna kita belum putuskan. Karena harus diputuskaan melalui Rapim itu," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengirim surat presiden atau surpres berkaitan dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK kepada DPR.

"Presiden telah menandatangani Surpres Calon Pimpinan dan Calon Dewas KPK," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).

Ari mengatakan, sesuai Undang-Undang KPK, presiden menyampaikan capim dan cadewas KPK sesuai hasil Pansel ke DPR.