Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disebut bisa merevisi surat presiden (surpres) calon pimpinan KPK bentukan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan, Prabowo tidak akan melanggar aturan hukum apa pun bila merevisi surpres tersebut.
Bahkan momentum tersebut, menurut Mahfud, sebaiknya dimanfaatkan Prabowo sebagai langkah konkret penguatan kembali KPK.
"Menurut saya itu kesempatan bagi Pak Prabowo untuk merevisi tanpa melanggar undang-undang tentang waktu, tentang batas waktu yang ditentukan," kata Mahfud ditemui di Menara Bidakara, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Apabila supres tersebut direvisi, Prabowo tidak berarti menganulir 10 capim dan 10 calon dewan pengawas KPK yang sebelumnya dipilih Jokowi pada proses tahapan 20 besar. Sebagai Presiden, Prabowo punya hak prerogatif untuk menentukan kelanjutan seleksi tersebut.
Kalaupun Prabowo memilih menganulir 10 capim KPK pilihan Jokowi, Mahfud menyarankan proses seleksi tidak perlu dilakukan dari awal lagi. Bahkan tetap bisa melibatkan panitia pelaksana atau pansel bentukan era Jokowi juga.
"Tidak usah membentuk pansel baru, tapi dari yang 10 itu dikumpulkan lagi dengan yang 10 lainnya yang belum terpilih. Lalu dari 20 itu dipilih lagi. Berdasar ukuran-ukuran yang ditentukan oleh Presiden, ukuran-ukuran objektif tentu saja. Tapi persoalannya Pak Prabowo sebagai Presiden mau apa tidak," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu melihat ada beberapa kemungkinan yang akan jadi keputusan Prabowo terhadap seleksi capim lembaga antirasuah tersebut.
"Jawabannya itu kemungkinan, satu, 'saya sudah setuju terhadap apa yang dibagikan oleh Pak Jokowi silakan pilih 5'. Atau 'saya akan mengubah ini, urutannya dari 10 ini saya ambil 5, keluar 5, masuk lalu pilih 5', kan bisa-bisa begitu. Atau bisa apa saja, dari 20 itu Presiden bisa mengganti semua tapi bisa juga sama sekali tidak mengganti," tutur Mahfud.
Ikut Capim KPK Usulan Jokowi
Baca Juga: Sebut Kasus Seperti Tom Lembong Bakal Bermunculan, Rocky Gerung Ungkit Nama Jokowi
Presiden Prabowo disebut tidak akan mengubah nama-nama Capim KPK yang telah disetor Jokowi ke DPR.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebut, Prabowo tidak akan mengkaji ulang sehingga akan mengikuti usulan Jokowi soal nama-nama capim KPK tersebut.
"Saya rasa tidak ya," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Prasetyo mengatakan proses pemilihan capim sudah berjalan sesuai prosedur. Kekinian, pemerintahan Prabowo tidak mau buang-buang energi untuk melakukan pengkajian ulang nama-nama calon.
Prabowo ditegaskan Prasetyo, memilih meneruskan nama-nama calon yang usulan Jokowi pada masa pemerintahannya.
"Cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi. Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya," kata Prasetyo.
Berita Terkait
-
Beres Sowan ke Jokowi dan SBY, Prabowo Niat Temui Megawati
-
Ogah Bongkar Ulang Capim KPK, Prabowo Ternyata Ikut Pilihan Jokowi
-
Akui Kenal Para Tersangka tapi Bantah Terlibat Judol, Budi Arie Ngaku Siap Diperiksa Kasus Eks Anak Buahnya
-
Tinggalkan Budaya Protokoler dan Feodal, Prabowo Klaim Terbuka ke Para Menteri: Kalau Ada Masalah, Telepon Saya Langsung
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Seharga NMax yang Jarang Rewel
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun Lagi! Antam di Pegadaian Jadi Rp 2.657.000, UBS Stabil
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
Terkini
-
Ratusan Perahu Nelayan Sampang Adang Kapal Raksasa Petronas di Tengah Laut
-
Hakim Tak Boleh Bisa Disogok, Prabowo Naikkan Gaji hingga 280 Persen Demi Kehormatan Peradilan
-
Biar Tak Cuma Jadi Wacana, Menperin Usul Mobil Nasional Masuk PSN
-
Siap Produksi Massal 3 Tahun Lagi, Prabowo Wajibkan Pejabat Pakai Mobil Buatan Dalam Negeri
-
Bahlil Kenang Masa Kuliah Pernah Busung Lapar: Program Makan Bergizi Gratis Itu Mulia!
-
Modus Baru, Wanita Ini Berulang Kali Tipu Warung Beli Gas Pakai Modus Anak Tetangga
-
Bahlil Ajak Golkar Konsolidasi Total: Kalau Belum Bisa Solid, Jangan Bikin Gerakan Tambahan!
-
Setahun Prabowo Memimpin, Amnesty Internasional Soroti Kembalinya Wajah Militerisme di Pemerintahan
-
Eks Pejabat Pertamina Sebut jika Terminal OTM Setop Beroperasi, Distribusi Energi Terganggu
-
Eks Pejabat Pertamina Akui Tak Punya Bukti, Intervensi Riza Chalid Ternyata Cuma Asumsi