Sahbirin Noor Disebut Hilang Lagi Usai Muncul Pimpin Apel, KPK Kegocek?

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim sempat melakukan pencarian terhadap Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor alias Paman Birin.

Sahbirin kemudian muncul memimpin apel pagi pada Senin (11/11/2024). KPK mengaku langsung bergerak untuk menemukan Sahbirin.

Namun, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum bisa menemukan Sahbiri meski sempat muncul di hadapan publik.

“Informasi yang kami dapat, tim penyidik meluncur ke Kalimantan Selatan tetapi sampai dengan hari ini saya belum tahu updatenya seperti apa,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

“Pada saat tim datang ke sana, yang bersangkutan juga tidak berhasil ditemukanlah istilahnya oleh teman-teman seperti itu,” tambah dia.

Meski begitu, Tessa juga mengatakan saat ini pencarian dihentikan lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian dari praperadilan yang diajukan Sahbirin.

“Tentunya dengan adanya putusan praper ini, tindakan tersebut atau pencarian yang dilakukan oleh penyidik sudah tidak diperlukan kembali,” tandas dia.

Praperadilan Dikabulkan

Baca Juga: Jelang Sidang Putusan, KPK Pede Hakim Tolak Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan sebagian praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin.

“Menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan Sahbirin Noor untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi di PN Jaksel, Selasa (12/11/2024).

Adapun praperadilan ini diajukan Sahbirin sebagai bentuk perlawanan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024–2025 yang ditangani KPK.

Dengan putusan ini, status Sahbirin sebagai tersangka dinyatakan dibatalkan karena KPK dianggap tidak sesuai prosedur dan bersikap sewenang-wenang.

“Menyatakan tidak sah tidak punya kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon,” ujar Hakim Afrizal.

“Menyatakan Sprindik adalah tidak sah,” tambah dia.