Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, menyerukan seharusnya Pilkada ditunda bila suatu daerah hanya ada satu pasangan calon.
Rauf mengatakan membiarkan pemilu hanya ada satu calon justru menunjukan kalau pilkada tersebut tidak sehat. Mengingan calon tersebut hanya melawan kotak kosong.
Sayangnya, kondisi kekinian justru makin banyak daerah dengan calon kepala daerah tunggal sehingga hanya melawan kotak kosong. Data KPU RI, ada 37 daerah yang hanya memiliki paslon tunggal dan akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.
"Perkembangan Pilkada di Indonesia menunjukkan semakin banyaknya Pilkada dengan calon tunggal. Hal ini adalah perkembangan yang tidak sehat dalam demokrasi," kata Maswadi dalam seminar nasional Bappenas secara virtual, Rabu (20/11/2024).
Oleh sebab itu, dia berpandangan kalau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan calon tunggal di Pilkada termasuk keputusan salah.
Menurutnya, calon tunggal dalam Pilkada justru menghilangkan kompetisi yang berarti dalam Pemilu. Padahal, inti dari pemilu harusnya kompetisi dalam mencari kepala daerah terbaik.
"Ini kenapa MK membuat ketentuan membolehkan itu, aneh itu. Apa alasannya itu? Ya alasan itu katanya itu hak asasi manusia calonnya itu. Kalau saya lihat, kalau calonnya satu, tunda. Oleh karena itu, bila hanya ada satu pasangan calon kepala daerah, Pilkada harus ditunda, sampai ada pasangan lain yang maju dalam Pilkada," ujarnya.
Alih-alih soal hak asasi manusia, menurut Maswadi, pasangan calon tunggal justru menunjukkan adanya monopoli partai politik oleh orang tertentu. Seharusnya pemerintah juga KPU memiliki langkah-langkah untuk mencegah suatu daetah hanya memiliki satu paslon kepala daerah.
"Ini kadang penyebabnya itu adalah kekuatan satu orang, uangnya, dia beli partai lain. Nah, ini kan kejahatan ini dan itu yang bisa dicegah, cegah orang memonopoli partai politik," kata Maswadi.
Baca Juga: Jelang Hari Pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Gibran Beri Pesan Begini untuk Kepala Daerah
Tag
Berita Terkait
-
Senang Anies Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta, Hasto PDIP: Memunculkan Arus Balik Perlawanan
-
Anak Betawi dan Anak Abah Bersatu! Rocky Gerung Soroti Pertemuan Anies-Pramono-Rano
-
Tak Risau RK-Pramono Diendorse Jokowi, Kubu Pram-Rano Pamer Gerbong Ahokers dan Anak Abah
-
Tak Sudi Tudingan PDIP Sebut Dukungan Jokowi dan Effendi Simbolon Tak Berpengaruh, RK Bilang Begini!
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota