PDIP Minta Prabowo Tegur Jokowi yang Terlalu Jauh Cawe-cawe di Pilkada 2024

Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini Presiden Prabowo Subianto akan bersikap netral di Pilkada Serentak 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto berpandangan bahwa Presiden Prabowo memiliki sikap ksatria, sehingga tidak akan cawe-cawe seperti Presiden sebelumnya yakni Joko Widodo atau Jokowi.

“Kami meyakini Presiden Prabowo akan menjalankan tugasnya sebagai Presiden dengan sebaik- baiknya karena beliau telah berjanji di pidato sebagai Presiden di MPR di hadapan seluruh duta besar, tamu-tamu kehormatan dari mancanegara. Dan kami meyakini Pak Prabowo ini seorang ksatria sehingga beliau akan menjalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasto kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Minggu (24/11/2024).

Atas dasar itu, Hasto menyatakan bahwa partainya akan mendukung penuh Presiden Prabowo untuk tetap menjalakan fungsinya sebagai Kepala Negara dengan tidak mengintervensi pesta demokrasi lima tahunan di seluruh daerah di Indonesia.

“Maka kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo di dalam menjalankan tugasnya dan membuat legacy sebagai Presiden dalam kepemimpinan beliau untuk menjalankan Pilkada serentaknya dan sebaik-baiknya,” ujar politikus asal Yogyakarta itu.

Demi terselenggaranya pesta demokrasi yang demokratis itu, Hasto pun mendorong Presiden Prabowo untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang coba-coba mengintervensi Pilkada Serentak 2024. Termasuk, terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terlalu ikut campur di Pilkada November 27 mendatang.

“Jadi Pak Prabowo juga gak perlu ragu kalau sekiranya harus untuk menghimbau Pak Jokowi untuk jangan terlalu cawe-cawe terlalu dalam terhadap persoalan ini. Karena titipan terlalu banyak itu kepentingannya juga banyak untuk kekuasaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto membongkar skenario Presiden ke-7 RI Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dengan mengerahkan Partai Coklat atau ‘Parcok’.

Hal itu diungkap Hasto Kristiyanto saat diwawancara channel Akbar Faizal Uncencored (AFU), dikutip Sabtu (23/11).

Baca Juga: Maruarar Sirait Sebut Pram-Rano Bakal Ditinggal Pemilih Nonmuslim Usai Didukung Anies, PDIP Lapor Bawaslu

Dalam podcast itu, Hasto sempat ditanya oleh Akbar Faisal mengenai apakah Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menjawab pertanyaan tersebut, Hasto lantas mengungkapkan bahwa secara teoritik kekuasaan, itu tidak bisa. Tetapi sebelum lengser, Jokowi sudah menempatkan orang-orangnya di sejumlah jabatan strategis. Ia pun lantas menyinggung ‘Parcok’.

“Pak Jokowi melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Listyo Sigit (Kapolri) ini kan melompati lima angkatan. Inikan karena ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan partai cokelat (Polri) bukan siapa-siapa tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan dan kemudian kan terjadi keanehan,” ungkapnya.