Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP membeberkan alasan memecat Effendi Simbolon karena dianggap membelot dari partai. Effendi Simbolon disebut telah membocorkan informasi dan berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Diketahui sebelumnya Effendi ada di lokasi yang sama saat Jokowi menyampaikam dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono.
Sementara diketahui, PDIP memiliki calon sendiri yang diusung, yaitu Pramono Anung-Rano Karno
Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagoskoro mengatakan suatu partai dipandu oleh sebhah cita-cita dan gagasan serta nilai dan prinsip-prinsip. Ia berujar pada saat melakukan komunikasi dan menjalin suatu pertemuan tentu harus dilandaskan oleh gagasan dan nilai partai tersebut. Dalam kasus Effendi, Semo menegaskan tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip dan nilai partai.
"Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi ini beda persoalan. Kalau dengan yang lain-lain tokoh politik yang lain tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai," kata Seno di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Seno lantas menyinggung berbagai kritikam yang dialamatkan kepada mantan kepala negara tersebut.
"Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik dan berbagai perbicangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi," tutur Seno.
Ia menegaskan bahwa PDIP tidak bisa berkompromi atas langkag Effendi yang melakukan kongkalingkong dengan Jokowi.
"Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDIP sebagaimana selama ini langkah tegas selalu dilakukan," kata Seno.
Seno menyampaikan partai tidak lagi bisa melakukan mediasi atas langkah Effendi berkomunikasi dengan Jokowi. Berbeda cerita bila komunikasi dilakukan kepada yang lain.
"Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi maka prinsipnya tegas ini yang diambil oleh partai," kata Seno.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berkelakar tentang apa yang dimaksud Seno tersebut.
"Jadi maksudnya Bung Seno, kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu," kata Hasto.
Pecat Effendi Simbolon
Berita Terkait
-
Tepis Anggapan Jateng Bukan Lagi Kandang Banteng, PDIP Sindir Luthfi-Yasin: Jangan Bangga Dulu karena...
-
Exit Poll SMRC: Endorsement Prabowo dan Jokowi Tak Ampuh Dongkrak Elektabilitas RK-Suswono di Jakarta
-
Jiplak Gaya Pencitraan Jokowi, Rocky Gerung Sindir Bantuan Wapres Gibran: Bagi-bagi Sembako Tugas Ketua RT!
-
Jahat Banget, RK Sedih Lihat Foto Almarhum Eril Ditempel di Surat Suara: Boleh Nge-bully Sesuka Hati, tapi Jangan Anak!
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua