Suara.com - Ukraina mengonfirmasi bahwa mayat Yevgen Matveiev, wali kota Dniprorudne yang diculik oleh pasukan Rusia pada awal invasi 2022, telah dipulangkan oleh Moskow setelah lebih dari dua tahun ditahan. Matveiev diduga tewas dalam tahanan akibat penyiksaan yang dialaminya selama masa penahanan.
Gubernur wilayah Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, menyatakan bahwa Matveiev yang diculik pada hari-hari awal invasi Rusia ke Ukraina, telah disiksa dan akhirnya meninggal di penahanan.
“Dia ditahan oleh penjajah selama dua tahun delapan bulan dan disiksa hingga meninggal. Mayatnya akhirnya dipulangkan kepada kami dalam pertukaran jenazah terbaru,” ungkap Fedorov.
Dniprorudne, kota yang terletak di sepanjang Sungai Dnipro dengan populasi sekitar 17.736 jiwa sebelum perang, jatuh ke tangan pasukan Rusia setelah serangan besar-besaran mereka di wilayah selatan Ukraina pada September 2022.
Matveiev, yang dikenal sebagai patriot sejati, tetap bertahan di kota tersebut untuk melindungi warganya meskipun di bawah pendudukan, berusaha sekuat tenaga agar kehidupan warga tetap berjalan dengan baik.
Fedorov, yang juga sempat ditahan oleh pasukan Rusia saat menjabat sebagai wali kota Melitopol pada Maret 2022, memuji keberanian dan dedikasi Matveiev selama masa penjajahan.
“Selama pendudukan, dia tidak pernah meninggalkan kota atau rakyatnya. Dia melakukan segala upaya untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat,” kata Fedorov di media sosial.
Kehilangan Matveiev menjadi sorotan internasional sejak awal tahun 2022, dengan banyak pihak, termasuk Menteri Luar Negeri Ukraina saat itu, Dmytro Kuleba, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel, mendesak pembebasannya. Pada Maret 2022, Ukraina juga melaporkan hilangnya 14 pejabat lokal lainnya yang diculik pasukan Rusia dari wilayah yang mereka kuasai.
Pertukaran tahanan dan jenazah antara Ukraina dan Rusia masih terus berlangsung secara teratur, dengan pertukaran jenazah terakhir dilaporkan terjadi pada akhir bulan lalu.
Baca Juga: Jadi Tersangka Usai Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Klaim Tak Bersalah
Berita Terkait
-
Jadi Tersangka Usai Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Klaim Tak Bersalah
-
Selain Tahan 3 Pejabat di Wali Kota Pekanbaru, KPK Sita Duit Sebesar Rp 6,8 Miliar
-
OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Diduga Terima Jatah Duit Rp 2,5 Miliar
-
KPK Tetapkan 3 Tersangka, Pj Wali Kota Pekanbaru Ditahan
-
Prabowo Incar Blok Ekonomi Global dari AS Hingga Rusia Demi Keuntungan
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
BGN Sebut MBG Gerakkan Ekonomi Hingga Rp16,8 Miliar per Hari di Kalbar
-
Hilmar Farid: Ada Gap Pengetahuan Antara Jaksa dan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Jabar Sudah Bisa Bayar Pajak Kendaraan via WhatsApp, Jakarta Kapan?
-
Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus Sritex
-
Kunjungi Lampung Selatan, Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Apresiasi Komitmen Daerah Tangani Zero Dose
-
Kasus PRT Benhil: Pernyataan Penyidik Dinilai Reduksi Kesalahan Pelaku
-
15 Tahun Jaga Rel Tanpa Status, Penjaga Perlintasan Minta Palang Kereta Resmi yang Layak
-
Masuk Kelompok Ekonomi Terbawah, 11 Ribu Nama Dibuang dari Daftar Penerima Bansos