Suara.com - Pemerintah tengah mengumpulkan dan menyusun Satu Data Tunggal sebagai informasi masyarakat kategori miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin akan selesai bulan ini juga. Data tersebut saat ini masih diolah oleha Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyampaikan kalau Satu Data Tunggal itu nantinya akan dijadikan acuan utama dalam pemberian bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan pemerintah.
Data tersebut dihimpun dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan tidak ada tumpang tindih bantuan serta salah sasaran dalam penyaluran bansos.
"Saat ini, ada 154 program pengentasan kemiskinan di 27 kementerian dan lembaga. Dengan data terpadu, kami bisa memastikan tidak ada lagi satu orang menerima banyak bantuan, sementara yang lain tidak mendapat apa-apa," kata Budiman dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Bila Satu Data Tunggal itu selesai, kementerian-kementerian yang akan memberikan bantuan maupun menggulirkan program pemberdayaan akan mengacu pada data tersebut. Budiman mengakui bahwa selama ini masih marak terjadi penyaluran bansos yang tumpang tindih.
"Ini harus di data semua. Jangan sampai ada yang satu orang menerima banyak hal. Ada juga kasus-kasus yang seperti itu, kan. Kita harus meminimalisir seperti itu," tuturnya.
Dia menyebutkan akan mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Fokus pertemuan itu untuk membahas data penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan disesuaikan dengan Satu Data Tunggal.
"Nanti kita akan ada tersendiri dengan Pak Bahlil. Ada (pertemuan), pasti ada," ujarnya.
Salah satu yang belum dibahas juga mengenai rencana Kementerian ESDM yang tidak memasukkan ojek online ke dalam kategori penerima subsidi BBM. Ia mengaku masih menunggu data lebih lengkap untuk memastikan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Cek Fakta: Ada Bansos Jutaan Rupiah di dalam Kartu BPJS Kesehatan dan KIS
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Ada Bansos Jutaan Rupiah di dalam Kartu BPJS Kesehatan dan KIS
-
Gus Ipul dan Wamen BUMN Bahas Kendala Penyaluran Bansos 2025
-
'Bantuan Wapres Gibran' jadi Kontroversi, Gibran Harusnya Paham Bansos Itu Bukan buat Branding Pejabat!
-
Tonjolkan Embel-embel Bantuan Wapres tapi Pakai Duit Negara, Gibran Mau Tunggangi Program Prabowo?
-
Video Anies Singgung Politisasi Bansos Hingga Ijazah Palsu Viral, Publik: Pemikirannya Beda dari Wakil Presiden
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Polri Terbitkan Red Notice Riza Chalid
-
Resmi! Bahar Bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
-
Waspada Virus Nipah Mengintai! Kemenkes Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar dari Pohon
-
Epstein Files Sebut Donald Trump 'Dikooptasi' Israel, Singgung Dalang Proyek Gaza
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 2026 Diperpanjang, Cek Syarat-syaratnya!
-
Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Tumpukan Sampah Kali Mookervart
-
Operasional RDF Rorotan Dilakukan Bertahap, Warga Diminta Tak Khawatir Bau
-
Profil Jeffrey Epstein: Kekayaan, Kasus Predator Seksual dan Hubungannya dengan Trump
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta