Suara.com - Pemerintah tengah mengumpulkan dan menyusun Satu Data Tunggal sebagai informasi masyarakat kategori miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin akan selesai bulan ini juga. Data tersebut saat ini masih diolah oleha Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyampaikan kalau Satu Data Tunggal itu nantinya akan dijadikan acuan utama dalam pemberian bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan pemerintah.
Data tersebut dihimpun dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan tidak ada tumpang tindih bantuan serta salah sasaran dalam penyaluran bansos.
"Saat ini, ada 154 program pengentasan kemiskinan di 27 kementerian dan lembaga. Dengan data terpadu, kami bisa memastikan tidak ada lagi satu orang menerima banyak bantuan, sementara yang lain tidak mendapat apa-apa," kata Budiman dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Bila Satu Data Tunggal itu selesai, kementerian-kementerian yang akan memberikan bantuan maupun menggulirkan program pemberdayaan akan mengacu pada data tersebut. Budiman mengakui bahwa selama ini masih marak terjadi penyaluran bansos yang tumpang tindih.
"Ini harus di data semua. Jangan sampai ada yang satu orang menerima banyak hal. Ada juga kasus-kasus yang seperti itu, kan. Kita harus meminimalisir seperti itu," tuturnya.
Dia menyebutkan akan mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Fokus pertemuan itu untuk membahas data penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan disesuaikan dengan Satu Data Tunggal.
"Nanti kita akan ada tersendiri dengan Pak Bahlil. Ada (pertemuan), pasti ada," ujarnya.
Salah satu yang belum dibahas juga mengenai rencana Kementerian ESDM yang tidak memasukkan ojek online ke dalam kategori penerima subsidi BBM. Ia mengaku masih menunggu data lebih lengkap untuk memastikan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Cek Fakta: Ada Bansos Jutaan Rupiah di dalam Kartu BPJS Kesehatan dan KIS
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Ada Bansos Jutaan Rupiah di dalam Kartu BPJS Kesehatan dan KIS
-
Gus Ipul dan Wamen BUMN Bahas Kendala Penyaluran Bansos 2025
-
'Bantuan Wapres Gibran' jadi Kontroversi, Gibran Harusnya Paham Bansos Itu Bukan buat Branding Pejabat!
-
Tonjolkan Embel-embel Bantuan Wapres tapi Pakai Duit Negara, Gibran Mau Tunggangi Program Prabowo?
-
Video Anies Singgung Politisasi Bansos Hingga Ijazah Palsu Viral, Publik: Pemikirannya Beda dari Wakil Presiden
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
BNPB Ungkap Dampak Banjir Bali: 9 Meninggal, 2 Hilang, Ratusan Mengungsi
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji