Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Fitri Gayo menyampaikan bahwa partainya menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-II untuk mentranformasi partai salah satunya dari persoalan kepemimpinan dan keorganisasian.
PPP rencananya akan menggelar Mukernas ke-II pada 13-15 Desember 2024 di Ancol, Jakarta Utara.
"Jadi mukernas tidak hanya membicarakan persoalan jadwal, waktu Muktamar tapi juga langkah-langkah konkrit, aksi-aksi nyata dalam transformasi partai yang harus dilakukan ke depan," katanya dalam konferensi persnya di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
"Apa saja yang meliputi transformasi itu? Di antaranya adalah ideologi partai, ini yang akan menjadi pembicaraan serius bagi Partai Persatuan Pembangunan."
"Tidak hanya ideologi, yang kedua adalah kandidasi, yang ketiga adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan keorganisasian kepemimpinan. Jadi seperti apa nanti ke depan, itulah yang akan kami bicarakan sebagai awal dari pada proses pergantian perubahan dari partai persatuan itu sendiri," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PPP juga Ketua Panitia Mukernas, Amri Ali, menyampaikan bahwa dalam mukernas nanti tidak akan mengevaluasi secara personal M Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.
"Saya sudah sampaikan tadi bahwa evaluasi itu sebagai salah satu agenda mukernas. Evaluasi itu tidak ditujukan untuk personal, tidak," kata Amri.
Ia menyampaikan bahwa evaluasi hanya akan dilakukan kepada kelembagaan dan struktur partai.
"Tapi karena asas pelaksanaan tugas-tugas di partai adalah kolektif dan kolegial, maka evaluasi itu akan diarahkan kepada kelembagaan dan struktur. Dan kita lakukan evaluasi itu didasarkan pada analisa SWOT untuk mengkaji apa kekuatan PPP, apa kelemahan PPP, apa peluang dan tantangan PPP," ujarnya.
Lebih lajut, ia mengatakan bahwa PPP ingin menjadi partai yang tangguh ke depannya. Terlebih bisa lebih menarik dari kompetitor lainnya.
"Selama ini pelaksanaan konsolidasi PPP itu sangat rentan dengan konflik. Nah Mukernas ini juga akan membahas bagaimana menekan friksi, bagaimana menekan perbedaan, bagaimana menekan dinamika yang sangat tinggi di PPP, sehingga memunculkan kubu-kubu persaingan yang tidak sehat di internal. Dan itu menjadi kendala kenapa PPP enggak besar," katanya.
"Itu yang kita lakukan. Evaluasi tidak mengarah kepada personal, karena kekalahan itu kekalahan bersama, kemenangan itu kemenangan bersama," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
Nicke Widyawati Ngaku Tak Pernah Dapat Laporan Soal Penyewaan Kapal dan Terminal BBM
-
Bupati Pati Sudewo dan Tim Suksesnya Diduga Peras Calon Perangkat Desa Hingga Rp 2,6 Miliar
-
KPK Ungkap Uang Rp 2,6 Miliar dalam Karung Jadi Bukti Dugaan Pemerasan Bupati Pati Sudewo Dkk
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia hingga Akhir Januari 2026
-
Wali Kota Madiun Ditahan KPK karena Kasus Pemerasan hingga Gratifikasi Proyek Pemeliharaan Jalan
-
Eks Dirut Pertamina Ungkap Keuntungan PT PIS Tembus Rp9 Triliun Saat Dipimpin Yoki Firnandi
-
Kepala Basarnas Ungkap Kemungkinan Tak Ada Korban Selamat Pesawat ATR: Kami Berharap Ada Mukjizat
-
Analisis BMKG: Pesawat ATR Jatuh di Maros saat Awan Cumulonimbus Selimuti Jalur Pendaratan
-
Menhub Beberkan Sulitnya Evakuasi Pesawat ATR di Maros: Medan 80 Derajat, Black Box Belum Ditemukan
-
Komisi II DPR Buka Peluang Masukkan Aturan Pilkada dalam Kodifikasi RUU Pemilu