Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-2 pada 13 sampai 15 Desember 2024 di Hotel Mecure Ancol. Hal itu dilakukan untuk mentransformasi partai usai gagal lolos ke parlemen.
"Mukernas ke-2 ini bertema transformasi PPP untuk Indonesia. Transformasi PPP untuk Indonesia. Latar belakang pemilihan tema ini adalah setelah melihat kondisi PPP pasca Pileg dan Pilpres kemarin yang ternyata tidak mampu melampaui parliamentary threshold sebesar 4 persen," kata Ketua DPP PPP yang juga Ketua Panitia Mukernas II Amri Ali dalam konferensi persnya di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Menurutnya, dengan adanya transformasi tersebut PPP tak ingin seperti bangunan atau tanah wakaf.
"PPP tidak boleh menjadi seperti tanah dan bangunan wakaf. Tanah dan bangunan wakaf itu tidak boleh dibongkar, tidak boleh direhab, tidak boleh diperbaiki. Dibiarkan begitu saja sehingga PPP itu nanti akan kelihatan usang dan tidak menarik untuk dilihat, tidak menarik untuk dipilih," ujar dia.
Amri mengatakan, jika PPP ke depan usai transformasi diharapkan muncul sebagai partai politik yang modern.
"Makanya Panitia memilih ini adalah saatnya PPP harus melakukan transformasi agar ke depan PPP akan muncul sebagai partai politik Islam yang modern, yang responsif, yang tanggap dengan persoalan-persoalan politik dan persoalan-persoalan keumatan," katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Panitia Pengarah sekaligus Ketua DPP PPP, Fitri Gayo menyampaikan, jika Mukernas ke-II PPP ini dilakukan sebagai langkah awal persiapan jelang Muktamar PPP.
"Jadi Mukernas tidak hanya membicarakan persoalan jadwal, waktu muktamar tapi juga langkah-langkah konkrit, aksi-aksi nyata dalam transformasi partai yang harus dilakukan ke depan," katanya.
"Apa saja yang meliputi transformasi itu? Diantaranya adalah ideologi partai, ini yang akan menjadi pembicaraan serius bagi Partai Persatuan Pembangunan. Tidak hanya ideologi yang kedua adalah kandidasi, yang ketiga adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan keorganisasian kepemimpinan. Jadi seperti apa nanti ke depan, itulah yang akan kami bicarakan sebagai awal dari pada proses pergantian perubahan dari partai persatuan itu sendiri," sambungnya.
Baca Juga: Rela Turun Gunung, Alasan Plt Ketum PPP Mardiono Ngotot Menangkan ASR-Hugua
Tag
Berita Terkait
-
Rela Turun Gunung, Alasan Plt Ketum PPP Mardiono Ngotot Menangkan ASR-Hugua
-
Mesti Rekrut Politisi Seperti Sandiaga Uno, PPP Butuh Superhero Agar Bisa Masuk Parlemen Lagi
-
Keluarga Besar PPP Berharap Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Sejahterakan Rakyat
-
Mardiono: Perlu Ada Terobosan untuk Kota Tasikmalaya
-
Sebaran Partai di Luar KIM Alami Split Ticket Voting, Cenderung Pilih Dedi Mulyadi Ketimbang Calon Sendiri
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Guru Besar UGM Ingatkan Pemerintah Hati-hati soal Wacana Tarif Selat Malaka
-
Bulog Cetak Rekor Sepanjang Sejarah, Stok Beras Tembus 5 Juta Ton
-
Soroti Doxing dan Persekusi, Prof Ani: Rakyat Belum Bebas dari Rasa Takut
-
Menkeu Mau Pajaki Kapal Selat Malaka, TB Hasanuddin: Bisa Picu Konflik dan Boikot Internasional
-
Geger! 2 PRT di Benhil Nekat Terjun dari Lantai 4, Benarkah Karena Majikan Sadis?
-
GKR Hemas Raih KWP Award 2026: Budaya Bukan Cuma Warisan, Tapi Kekuatan Masa Depan
-
Kritik Penyangkalan Negara, Guru Besar UI Desak Pengakuan atas Tragedi Pemerkosaan Massal 1998
-
KPK Dinilai Lampaui Kewenangan Soal Batas Jabatan Ketum Parpol, DPR: Itu Ahistoris
-
Kanker Paru Bukan Lagi Penyakit Perokok: Menagih Hak Konstitusi Atas Terapi Inovatif
-
Burhanuddin Muhtadi Sebut Regenerasi Parpol Gridlock: Bukan Lagi Macet, Tapi Buntu Total