2028 Mau Pindah Kantor di IKN, Puan Maharani Sebut DPR Ikut Keputusan Prabowo: Kami Siap Saja

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengisyaratkan jika pihaknya siap untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Puan, DPR RI pindah atau tidak ke IKN tergantung keputusan pemerintah. 

"Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Saat ditanya apakah gedung legislatif sudah siap di IKN, Puan lagi-lagi mengembalikan hal tersebut kepada pemerintah. 

"Ya kami siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah," katanya. 

Klaim 2029 jadi Ibu Kota Politik

Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya mengaku optimistis jika IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik pada 2029 mendatang. Hasan Hasbi mengeklaim jika pembangunan IKN terus dikebut. 

"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," ujarnya kepada wartawan, Selasa.

Hal tersebut ditegaskan Hasan Nasbi melalui pernyataannya saat memberikan tanggapan perihal rencana Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN pada 17 Agustus 2024. 

Menanggpi rencana kepala negara, Hasan menegaskan kembali ihwal pernyataan Prabowo. Ia menyampaikan bahwa presiden mengatakan, kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. 

Baca Juga: Disopiri Mayor Teddy Pakai Mobil Golf saat Keliling Istana, Prabowo Mendadak Tanya Wartawan: Sehat?

"Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan. 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sebelumnya memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2025 serta rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028. 

Melansir keterangan tertulis Kementerian PU, diketahui arahan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan. Salah satunya alasannya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. 

"Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024). 

Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun, yakni 61,7 persen.