Suara.com - Pemecatan Joko Widodo atau Jokowi oleh PDIP pada Senin (16/12/2024) kemarin, memicu perdebatan publik tentang potensi guncangan politik yang akan muncul di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Rocky Gerung, seorang pengamat politik di Indonesia. Pemecatan ini disebut sebagai perseteruan yang panjang antara Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi.
Dalam video terbarunya yang diunggah pada akun Youtube Rocky Gerung Official Selasa (17/12/2024), Rocky menyebutkan bahwa pasca pemecatan ini Jokowi akan melawan dan tidak tinggal diam.
"Jokowi sebagi manusia politik akan mengambil semua langkah untuk balas dendam," ujar Jokowi.
Rocky menyebutkan Jokowi mungkin saja tidak menanggapi secara lisan, tetapi langkah ambisinya perlu diawasi dengan adanya segudang dukungan besar buah dari kekuasaannya selama dua periode. Terlebih, Jokowi tetap ingin memastikan masa depan anaknya, Gibran, sebagai Wakil Presiden tidak terganggu.
Sementara itu, ia juga mengungkapkan bahwa Megawati tetap akan terus mempertahankan stabilisasi partainya.
"Keadaan ini akan panjang karena PDIP menang di Jakarta, menang di banyak daerah Parlemen, ini harus jadi perhitungan Presiden Prabowo, apakah ini solah netral, tentu Mega tahu watak Prabowo dan Mega tahu watak Prabowo," katanya.
Potensi guncangan politik yang dapat terjadi kata Rocky Gerung, sangat berbahaya apabila PDIP memutuskan untuk melawan, mengingat PDIP menguasai parlemen dan masih memenangkan banyak suara di berbagai daerah, terutama Jakarta.
Perseteruan antara keduanya yang terus memanas tentu menciptakan gesekan politik yang dapat mengancam kestabilan negara.
Baca Juga: Dipecat PDIP, Gibran Senyum Digosipkan Gabung Golkar: Tunggu Saja
Sebelumnya, ia menyebutkan kedekatan antara Megawati dengan Presiden Prabowo. Hal ini memungkinkan keduanya untuk dapat membaca langkah masing-masing yang akan diambil.
Menurutnya apabila Presiden Prabowo terus membiarkan hal ini terjadi dan seolah bersikap netral, maka guncangan politik akan terjadi. Ia menekankan Prabowo harus memantau seksama dan harus segera bertindak.
"Apakah akan membiarkan PDIP diuyak-uyak dari luar dan dalam, itu membahayakan stabilitas politik. Dinamika akan sangat tinggi, tapi dinamika yang paling berbahaya kalau PDIP digangu dan banteng-banteng ini memutuskan untuk melawan," kata dia. [Kayla Nathaniel Bilbina]
Berita Terkait
-
Soal Isu Pindah Parpol Usai Dipecat PDIP, Jokowi Tegaskan Masih Partai Perorangan
-
Tak Ngaruh Elektabilitas Jokowi Masih Tinggi Usai Dipecat PDIP, Rocky Gerung: Moral dan Integritasnya Drop!
-
Heboh! Jokowi Tak Bela Diri usai Dipecat PDIP: Waktu yang Akan Menguji
-
Demi Transisi Kepemimpinan Gubernur, PDIP Dorong Teguh Setyabudi Inisiasi Pertemuan dengan Pramono Anung
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas
-
Diisukan Bakal Digeser dari KSP Saat Reshuffle Kabinet Hari Ini, Qodari Bilang Begini