Suara.com - Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, angkat bicara menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi usai dipecat dari partai.
Diketahui, Jokowi usai dipecat PDIP menyampaikan jika waktu akan menguji.
Menanggapi itu, Deddy menyampaikan waktu sudah membuktikan jika Jokowi bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral.
"Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral. Bahkan terhadap konstitusi," kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Ia lantas menyinggung ulah-ulah Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah melakukan gaya politik gentong babi.
"Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Tengah selama proses Pilpres. Satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual, akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas," katanya.
Sebelumnya PDIP resmi memecat Presiden ke-7 Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih Bobby Nasution sebagai kader.
Jokowi pun menanggapi pemecatan sebagai kader PDIP dengan santai dan tidak mempermasalahkan.
"Ya, nggak apa, nggak apa," terangnya saat ditemui, Selasa (17/12/2024).
Baca Juga: KPK Bantah Ada Unsur Politis dalam Pemeriksaan Elite PDIP Yasonna Laoly, Begini Penjelasannya
Jokowi pun menghormati pemecatan dari DPP PDIP sebagai kader. Jokowi menyebut tidak dalam posisi membela maupun memberikan penilaian.
"Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian, keputusan itu sudah terjadi," jelas dia.
"Nanti, nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu saja," lanjutnya.
Ketika ditanya apakah nanti KTA PDIP akan dikembalikan, Jokowi tidak menjawab dan hanya tertawa.
Saat disinggung apakah rencana ke depan akan membentuk partai baru usai dipecat dari PDIP, Jokowi kembali menyebut partai perorangan.
Berita Terkait
-
Akui Eskalasi Serangan Meningkat Usai Pecat Jokowi, Elit PDIP: Sejuta Persen Ini Digerakan Mereka yang Punya Kuasa
-
Banteng Ngamuk Gegara Marak Spanduk Sebut Ketumnya Ilegal, Megawati Perintahkan Kader PDIP Siaga 1
-
Tak Membantah, Ini Respons Elite soal Kabar Jokowi Bakal Acak-acak Kongres PDIP Lewat Pergantian Sekjen
-
KPK Bantah Ada Unsur Politis dalam Pemeriksaan Elite PDIP Yasonna Laoly, Begini Penjelasannya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu