Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bicara soal idenya mendorong sistem pemilu dievaluasi dengan mengubah Pilkada dipilih DPRD. Menurutnya, semua boleh mendiskusikan hal itu sambil mencari formulasi yang tepat.
"Oh iya, saya waktu pidato kami di HUT Golkar, saya katakan bahwa kita mencoba untuk melakukan formulasi terhadap sistem Pemilu yang baik, yang benar, sesuai dengan adat-adat ketimuran kita, sesuai dengan budaya, dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di bangsa kita," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Menurutnya tujuan negara bukan hanya demokrasi. Ia menilai jika demokrasi hanya instrumen untuk menunjukkan tujuan dalam berbangsa dan bernegara.
"Tujuan sesungguhnya itu adalah kesejahteraan, pendidikan itu paling penting, itu statement saya," katanya.
Lebih lanjut, ia pun mempersilakan idenya tersebut untuk dikaji dan didiskusikan.
"Dan silahkan kita kaji, ini dialektika kok, ini negara-negara demokrasi, dan kita cari formulasi yang tepat," pungkasnya.
Keinginan Bahlil
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan ke depan diperlukan formulasi yang tepat untuk sistem kepemiluan di Indonesia. Sebab, ia merasa penyelenggaraan Pilkada 2024 ini seperti rasa Pilkades.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidato politiknya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Baca Juga: Kencang Wacana Pilkada Lewat DPRD, Mungkinkah Pilpres Dipilih MPR?
Awalnya ia mengkritisi ongkos Pilkada 2024 sangat mahal. Selain itu usai Pilkada justru ada yang saling menyalahkan satu sama yang lainnya.
"Yang hampir suaranya semuanya sama kok pilkadanya costnya tinggi ya, setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain merasa kotor, ada yang merasa membawa institusi a, institusi b, ikut intervensi," kata Bahlil.
Ia pun mengingatkan kepada kader Partai Golkar jangan sampai ada yang saling menyalahkan.
"Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tau, ini sama-sama tau cuma ada yang pergi ada yang baru," ujarnya.
Ia sebagai aktivis yang turut mempelopori reformasi mempertanyakan apakah sistem demokrasi saat ini yang memang diinginkan oleh Indonesia.
"Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan saudara sekalian, kali ini yang kita pertahankan mau jadi apa demokrasi ini?," tanya Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
Terkini
-
Menko Polkam dan Mendagri Pimpin Rakorendal BNPP, Wajah Perbatasan RI Siap Dirombak Total
-
Bukan Sekadar Wacana! Pemprov DKI Libatkan Publik Susun 'Peta Jalan' Lingkungan Hidup Hingga 2055
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini