Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bicara soal idenya mendorong sistem pemilu dievaluasi dengan mengubah Pilkada dipilih DPRD. Menurutnya, semua boleh mendiskusikan hal itu sambil mencari formulasi yang tepat.
"Oh iya, saya waktu pidato kami di HUT Golkar, saya katakan bahwa kita mencoba untuk melakukan formulasi terhadap sistem Pemilu yang baik, yang benar, sesuai dengan adat-adat ketimuran kita, sesuai dengan budaya, dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di bangsa kita," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Menurutnya tujuan negara bukan hanya demokrasi. Ia menilai jika demokrasi hanya instrumen untuk menunjukkan tujuan dalam berbangsa dan bernegara.
"Tujuan sesungguhnya itu adalah kesejahteraan, pendidikan itu paling penting, itu statement saya," katanya.
Lebih lanjut, ia pun mempersilakan idenya tersebut untuk dikaji dan didiskusikan.
"Dan silahkan kita kaji, ini dialektika kok, ini negara-negara demokrasi, dan kita cari formulasi yang tepat," pungkasnya.
Keinginan Bahlil
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan ke depan diperlukan formulasi yang tepat untuk sistem kepemiluan di Indonesia. Sebab, ia merasa penyelenggaraan Pilkada 2024 ini seperti rasa Pilkades.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidato politiknya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Baca Juga: Kencang Wacana Pilkada Lewat DPRD, Mungkinkah Pilpres Dipilih MPR?
Awalnya ia mengkritisi ongkos Pilkada 2024 sangat mahal. Selain itu usai Pilkada justru ada yang saling menyalahkan satu sama yang lainnya.
"Yang hampir suaranya semuanya sama kok pilkadanya costnya tinggi ya, setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain merasa kotor, ada yang merasa membawa institusi a, institusi b, ikut intervensi," kata Bahlil.
Ia pun mengingatkan kepada kader Partai Golkar jangan sampai ada yang saling menyalahkan.
"Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tau, ini sama-sama tau cuma ada yang pergi ada yang baru," ujarnya.
Ia sebagai aktivis yang turut mempelopori reformasi mempertanyakan apakah sistem demokrasi saat ini yang memang diinginkan oleh Indonesia.
"Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan saudara sekalian, kali ini yang kita pertahankan mau jadi apa demokrasi ini?," tanya Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- 5 Sunscreen Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Segala Usia
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- 3 HP Murah Rp1 Jutaan RAM 8 GB April 2026 untuk Multitasking Lancar
Pilihan
-
Banjir Rendam 40 Titik Palembang, Dua Lansia Sakit Tak Berdaya hingga Dievakuasi dari Rumah Terendam
-
Baru 17 Tahun, Siti Khumaerah Sudah Diterima di 5 Kampus Dunia
-
Sidoarjo Mencekam! Tim Jibom Turun Tangan Selidiki Ledakan Maut di Pabrik Baja Waru
-
Siap-siap, Kejari Sleman Beri Sinyal Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Belajar Empati dari Peristiwa Motor Terbakar di SPBU Sriwijaya, Pakai APAR Tidak Perlu Izin
Terkini
-
Wings Group Jadi Benteng Utama Kebersihan Keluarga di Tengah Ancaman Virus Campak
-
Bukan Makar, Saiful Mujani Jelaskan Maksud Pernyataan 'Turunkan Prabowo'
-
Gandeng Swasta, Pemerintah Kebut Bangun 1.000 Rumah Murah
-
Denyut Nadi di Sudut Tebet: Kisah Bu Entin dan Warung Madura yang Menolak Tidur
-
Lagi, KPK Didesak Segera Selidiki Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil India
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar 11 Ribu Triliun Persen, Meski Yakin Itu Rekayasa AI!
-
Gus Lilur: Muktamar NU Harus Haramkan Politik Uang
-
Tenda Perlawanan Berdiri di Komnas HAM: Mahasiswa Ngecamp Demi Keadilan Andrie Yunus!
-
Iran Sampaikan Tuntutan Gencatan Senjata ke AS Lewat Perantara
-
Kemensos Pangkas Total Perjalanan Dinas Luar Negeri, Gus Ipul: Nol Persen!