Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bicara soal idenya mendorong sistem pemilu dievaluasi dengan mengubah Pilkada dipilih DPRD. Menurutnya, semua boleh mendiskusikan hal itu sambil mencari formulasi yang tepat.
"Oh iya, saya waktu pidato kami di HUT Golkar, saya katakan bahwa kita mencoba untuk melakukan formulasi terhadap sistem Pemilu yang baik, yang benar, sesuai dengan adat-adat ketimuran kita, sesuai dengan budaya, dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di bangsa kita," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Menurutnya tujuan negara bukan hanya demokrasi. Ia menilai jika demokrasi hanya instrumen untuk menunjukkan tujuan dalam berbangsa dan bernegara.
"Tujuan sesungguhnya itu adalah kesejahteraan, pendidikan itu paling penting, itu statement saya," katanya.
Lebih lanjut, ia pun mempersilakan idenya tersebut untuk dikaji dan didiskusikan.
"Dan silahkan kita kaji, ini dialektika kok, ini negara-negara demokrasi, dan kita cari formulasi yang tepat," pungkasnya.
Keinginan Bahlil
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan ke depan diperlukan formulasi yang tepat untuk sistem kepemiluan di Indonesia. Sebab, ia merasa penyelenggaraan Pilkada 2024 ini seperti rasa Pilkades.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidato politiknya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Baca Juga: Kencang Wacana Pilkada Lewat DPRD, Mungkinkah Pilpres Dipilih MPR?
Awalnya ia mengkritisi ongkos Pilkada 2024 sangat mahal. Selain itu usai Pilkada justru ada yang saling menyalahkan satu sama yang lainnya.
"Yang hampir suaranya semuanya sama kok pilkadanya costnya tinggi ya, setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain merasa kotor, ada yang merasa membawa institusi a, institusi b, ikut intervensi," kata Bahlil.
Ia pun mengingatkan kepada kader Partai Golkar jangan sampai ada yang saling menyalahkan.
"Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tau, ini sama-sama tau cuma ada yang pergi ada yang baru," ujarnya.
Ia sebagai aktivis yang turut mempelopori reformasi mempertanyakan apakah sistem demokrasi saat ini yang memang diinginkan oleh Indonesia.
"Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan saudara sekalian, kali ini yang kita pertahankan mau jadi apa demokrasi ini?," tanya Bahlil.
Ia bahkan tak ragu menyampaikan Pilkada seperti ajang Pilkades. Ia pun menyarankan adanya perbaikan sistem pemilu ke depan.
"Dalam kajian banyak Partai Golkar bapak presiden ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini Pilkada rasa Pilkades," katanya.
"Partai Golkar telah berfikir bahwa ke depan harus ada formulasi yang tepat, untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
Terkini
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
-
MCK Kumuh Manggarai Dibenahi, Kini Jadi Fasilitas Sehat dan Canggih
-
Menham Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR: Rakyat Adat Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
-
Lewat Surat Edaran, Mendagri Dorong Sinergi Daerah Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI
-
Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
-
Kasatgas Tito Pantau Langsung Pembersihan Lumpur Praja IPDN di Aceh Tamiang
-
Bersih-Bersih Jukir Liar, Wali Kota Jakpus Instruksikan Patroli Gabungan Rutin di Tanah Abang
-
NasDem Bukber Elite Parpol Termasuk Anies, Bicara Sukseskan Program Prabowo