Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bicara soal idenya mendorong sistem pemilu dievaluasi dengan mengubah Pilkada dipilih DPRD. Menurutnya, semua boleh mendiskusikan hal itu sambil mencari formulasi yang tepat.
"Oh iya, saya waktu pidato kami di HUT Golkar, saya katakan bahwa kita mencoba untuk melakukan formulasi terhadap sistem Pemilu yang baik, yang benar, sesuai dengan adat-adat ketimuran kita, sesuai dengan budaya, dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di bangsa kita," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Menurutnya tujuan negara bukan hanya demokrasi. Ia menilai jika demokrasi hanya instrumen untuk menunjukkan tujuan dalam berbangsa dan bernegara.
"Tujuan sesungguhnya itu adalah kesejahteraan, pendidikan itu paling penting, itu statement saya," katanya.
Lebih lanjut, ia pun mempersilakan idenya tersebut untuk dikaji dan didiskusikan.
"Dan silahkan kita kaji, ini dialektika kok, ini negara-negara demokrasi, dan kita cari formulasi yang tepat," pungkasnya.
Keinginan Bahlil
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan ke depan diperlukan formulasi yang tepat untuk sistem kepemiluan di Indonesia. Sebab, ia merasa penyelenggaraan Pilkada 2024 ini seperti rasa Pilkades.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidato politiknya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Baca Juga: Kencang Wacana Pilkada Lewat DPRD, Mungkinkah Pilpres Dipilih MPR?
Awalnya ia mengkritisi ongkos Pilkada 2024 sangat mahal. Selain itu usai Pilkada justru ada yang saling menyalahkan satu sama yang lainnya.
"Yang hampir suaranya semuanya sama kok pilkadanya costnya tinggi ya, setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain merasa kotor, ada yang merasa membawa institusi a, institusi b, ikut intervensi," kata Bahlil.
Ia pun mengingatkan kepada kader Partai Golkar jangan sampai ada yang saling menyalahkan.
"Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tau, ini sama-sama tau cuma ada yang pergi ada yang baru," ujarnya.
Ia sebagai aktivis yang turut mempelopori reformasi mempertanyakan apakah sistem demokrasi saat ini yang memang diinginkan oleh Indonesia.
"Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan saudara sekalian, kali ini yang kita pertahankan mau jadi apa demokrasi ini?," tanya Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Bareskrim Bongkar Jaringan Judi Online Internasional, Puluhan Tersangka Ditangkap di Berbagai Kota
-
Ajang 'Pajang CV' Cari Jodoh: Fenomena Cindo Match di Mall of Indonesia
-
Hujan Deras Bikin 10 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang
-
Gus Yahya Bantah Tunjuk Kembali Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU
-
Longsor Akibat Kecelakaan Kerja di Sumedang: Empat Pekerja Tewas
-
Polisi Tembakkan Gas Air Mata Bubarkan Tawuran di Terowongan Manggarai
-
Hujan Deras Genangi Jakarta Barat, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan
-
Alasan Kesehatan, 5 Terdakwa Korupsi Pajak BPKD Aceh Barat Dialihkan Jadi Tahanan Kota
-
Mulai Berlaku 2 Januari 2026, Ini 5 Kebiasaan yang Kini Bisa Dipidana oleh KUHP Nasional
-
Misteri Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Ini 7 Fakta Terkini