Suara.com - Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) merilis hasil penelitian mengenai biaya politik yang dihabiskan para peserta Pemilu, khususnya Calon Legislatif (Caleg) dalam Pileg 2024. Kisaran dana yang dihabiskan satu orang mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah.
Laporan ini ditulis oleh Asisten Profesor bidang Ilmu pmPolitik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) di University of Western Australia (UWA), Ella Syafputri Prihatini bersama Asisten Profesor bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani.
Pada Pileg 2024, sebanyak 9.917 calon legislatif bersaing memperebutkan 580 kursi DPR RI di pemilu 2024. Meskipun masa kampanye jauh lebih pendek dibandingkan tiga Pemilu sebelumnya, pengeluaran kampanye ternyata tidak berkurang.
Diketahui, masa kampanye Pileg 2024 hanya 75 hari. Sementara, Pileg 2009, 2014, dan 2019 waktunya lebih panjang mencapai 200 hari.
"Anggota DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) mengakui keabsahan perkiraan tersebut saat merefleksikan pengeluarannya yang menembus Rp2 miliar pada pemilu 2019," ujar Ella selaku salah satu penulis laporan WFD, dikutip Selasa (31/12/2024).
Ella juga mengatakan, para politisi juga mengetahui bahwa ada calon yang menghabiskan dana hingga Rp20–25 miliar untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas mereka.
"Pada pemilu 2024, caleg DPR RI yang terlibat dalam penelitian ini mengeluarkan biaya paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp160 miliar," jelasnya.
Angka rata-rata yang diberikan oleh tujuh responden yang sebagian besar perempuan dalam penelitian ini, menunjukkan rata-rata yang lebih realistis adalah Rp5 miliar (sekitar 315.000 dolar AS).
Meskipun populasi sampelnya kecil, rentang yang begitu luas menyoroti perbedaan yang cukup besar di antara para kandidat dalam hal biaya kampanye yang ditentukan oleh status politik, kapasitas keuangan, dan latar belakang sosial-politik.
Baca Juga: Jokowi Bantah Gulirkan Isu 3 Periode, PDIP Ogah Ladeni: Ada yang Percaya Selain Buzzer?
"Bagi kebanyakan orang, pembiayaan kampanye adalah beban yang ditanggung oleh masing-masing kandidat, dan acapkali tanpa ada dukungan dari partai politik tempat mereka bernaung," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Bantah Gulirkan Isu 3 Periode, PDIP Ogah Ladeni: Ada yang Percaya Selain Buzzer?
-
Sebut Nama Megawati, Jokowi Geram Difitnah Ngotot 3 Periode: Jangan Jahat, Gak Baik!
-
Abdur Aryad Blak-blakan Sebut Hasto dan Jokowi Penjahat, Eks Penyelidik: KPK Sudah Busuk, Kena Batunya!
-
Dokumen yang Dipegang Connie Bakrie Bisa Bongkar Skandal Jokowi? Rocky Gerung: Hasto Siap Perang Apa Saja
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji