Suara.com - Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) merilis hasil penelitian mengenai biaya politik yang dihabiskan para peserta Pemilu, khususnya Calon Legislatif (Caleg) dalam Pileg 2024. Kisaran dana yang dihabiskan satu orang mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah.
Laporan ini ditulis oleh Asisten Profesor bidang Ilmu pmPolitik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) di University of Western Australia (UWA), Ella Syafputri Prihatini bersama Asisten Profesor bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani.
Pada Pileg 2024, sebanyak 9.917 calon legislatif bersaing memperebutkan 580 kursi DPR RI di pemilu 2024. Meskipun masa kampanye jauh lebih pendek dibandingkan tiga Pemilu sebelumnya, pengeluaran kampanye ternyata tidak berkurang.
Diketahui, masa kampanye Pileg 2024 hanya 75 hari. Sementara, Pileg 2009, 2014, dan 2019 waktunya lebih panjang mencapai 200 hari.
"Anggota DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) mengakui keabsahan perkiraan tersebut saat merefleksikan pengeluarannya yang menembus Rp2 miliar pada pemilu 2019," ujar Ella selaku salah satu penulis laporan WFD, dikutip Selasa (31/12/2024).
Ella juga mengatakan, para politisi juga mengetahui bahwa ada calon yang menghabiskan dana hingga Rp20–25 miliar untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas mereka.
"Pada pemilu 2024, caleg DPR RI yang terlibat dalam penelitian ini mengeluarkan biaya paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp160 miliar," jelasnya.
Angka rata-rata yang diberikan oleh tujuh responden yang sebagian besar perempuan dalam penelitian ini, menunjukkan rata-rata yang lebih realistis adalah Rp5 miliar (sekitar 315.000 dolar AS).
Meskipun populasi sampelnya kecil, rentang yang begitu luas menyoroti perbedaan yang cukup besar di antara para kandidat dalam hal biaya kampanye yang ditentukan oleh status politik, kapasitas keuangan, dan latar belakang sosial-politik.
Baca Juga: Jokowi Bantah Gulirkan Isu 3 Periode, PDIP Ogah Ladeni: Ada yang Percaya Selain Buzzer?
"Bagi kebanyakan orang, pembiayaan kampanye adalah beban yang ditanggung oleh masing-masing kandidat, dan acapkali tanpa ada dukungan dari partai politik tempat mereka bernaung," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Bantah Gulirkan Isu 3 Periode, PDIP Ogah Ladeni: Ada yang Percaya Selain Buzzer?
-
Sebut Nama Megawati, Jokowi Geram Difitnah Ngotot 3 Periode: Jangan Jahat, Gak Baik!
-
Abdur Aryad Blak-blakan Sebut Hasto dan Jokowi Penjahat, Eks Penyelidik: KPK Sudah Busuk, Kena Batunya!
-
Dokumen yang Dipegang Connie Bakrie Bisa Bongkar Skandal Jokowi? Rocky Gerung: Hasto Siap Perang Apa Saja
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Minta Delpedro Cs Dibebaskan! Cholil ERK hingga Eka Annash The Brandals Siap Jadi Penjamin
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS
-
Polisi Klaim Tangkap Bjorka, Pakar Siber: Kayaknya Anak Punk Deh
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU
-
Ahli di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kerugian Keuangan Negara Saja Belum Tentu Korupsi
-
Eks Bendahara Amphuri Diperiksa KPK, Bantah Ikut Campur Soal Kuota Haji
-
Janji Pemerintah Bantu Renovasi Sebagian Ponpes Tua dan Rawan, Cak Imin: Tapi Anggaran Kita Terbatas
-
Kasus Erika Carlina Naik ke Penyidikan, DJ Panda Dipanggil Polisi Pekan Depan!