Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut anak-anak yang mulai sekolah sejak pendidikan usia dini (PAUD) cenderung memiliki kecerdasan serta ketahanan psikis lebih kuat. Itu sebabnya, pemerintah membuat kebijakan agar wajib belajar menjadi 13 tahun dimulai sejak pendidikan usia dini hingga SMA.
"Banyak sekali penelitian yang menunjukkan betapa anak-anak yang memiliki pengalaman belajar di PAUD, baik PAUD formal di taman kanak-kanak maupun PAUD non formal di kelompok bermain bahkan pendidikan anak, emiliki kemampuan juga ketahanan mental, intelektual, dan sosial yang lebih tinggi," kata Mu'ti saat menyampaikan sambutan Peluncuran Risalah Kebijakan PAUD HI di kantor Kementerian Dikdasmen, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Mu'ti menyampaikan bahwa kebijakan Wajib Belajar 13 tahun merupakan arah kebijakan yang sangat penting untuk membangun generasi Indonesia yang hebat dan kuat. Dia mengakui pentingnya pendidikan dasar, pendidikan prasekolah dasar, bahkan pendidikan sejak dari dalam kandungan.
Oleh sebab itu, Muti mengingatkan, pentingnya juga pendidikan dari dalam rumah oleh keluarga.
"Pendidikan dalam keluarga yang ini juga menjadi fondasi penting dalam kita membangun generasi yang memiliki keceriaan, memiliki optimisme, dan tentu tumbuh kembang yang baik dan sehat," tuturnya.
Mantan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) itu juga menuturkan tentang sekolah maternal yang menurutnya perlu terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia .
"Sekolah maternal itu menunjukkan betapa sesungguhnya pendidikan itu bermula dari keluarga. Terutama adalah peran para ibu dalam pendidikan di dalam keluarga itu, walaupun tentu saja bapak-bapaknya tidak boleh mengabaikan arti pentingnya pendidikan," pesan Muti.
Pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) dapat didefinisikan sebagai proses holistik yang mendukung pertumbuhan kognitif, fisik, emosional, dan sosial anak-anak usia 0-6 tahun. Pengembangan ini mencakup elemen kunci seperti pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta perlindungan, dan kesejahteraan, yang semuanya harus ditangani secara komprehensif, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Berita Terkait
-
2 Bulan Jadi Anggota DPR, Verrell Bramasta Bangun PAUD di Dapilnya
-
Abdul Mu'ti Beberkan Isi Arahan Prabowo Usai Rapat di Istana: Soal Nataru hingga Curah Hujan Tinggi
-
Beda Kekayaan Yuni Shara vs Irwan Mussry: Pemilik dan Donatur PAUD yang Biaya SPP Cuma Rp3.500
-
6 Fakta PAUD Cahaya Permata Abadi Milik Yuni Shara: SPP Cuma Rp3.500, Donaturnya Bukan Orang Sembarangan
-
Siapa Ibu Irwan Mussry? Namanya Dipakai Jadi Nama Aula di PAUD Yuni Shara
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!