Ketua Panja Haji DPR Sebut Biaya Haji 2025 Bisa Lebih Murah jika 5 Komponen Ini Dievaluasi

Suara.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji 2025 Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid mengatakan, jika biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 bisa lebih murah. Terlebih jika 5 komponen bisa dievaluasi. 

"Setelah kami hitung, dari hitung-hitungan kami dengan Komisi VIII, angka di 93 juta itu kalau kita amati ada 5 komponen yang harus kita evaluasi," kata Abdul dalam jumpa persnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025). 

Komponen pertama, kata dia, yang bisa dievaluasi, kata dia, kaitannya dengan biaya penerbangan. Kedua, biaya pemondokan, ketiga biaya katering, empat biaya transportasi, dan selanjutnya kaitannya dengan pelayanan. 

"Jadi angka inilah yang nanti akan kami evaluasi, kami hitung ulang ya. Meskipun kurs kita ini menembus angka 16 ribu, tapi setelah kami menyandingkan dgn penerbangan yang lain, insyaallah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin di angka 33 juta, bisa turun yang signifikan. Jadi ini akan membuat biaya haji akan lebih murah," ujarnya. 

Kemudian, kata dia, soal kaitannya dengan pemondokan masih bisa ditekan. Lalu sooal katering juga bisa dievaluasi. 

"Setelah kami lihat amati di hasil haji kemarin, itu nilainya tidak sesuai anggaran yang kami berikan di angka Rp16,5. Itu nilainya sama saja sekali makan sekitar 8 real. Bahkan ini tadi saya presentasikan saya tunjukkan klaim sesuai laporan kemarin, ada yg bahkan kalau kita hitung nilainya hanya SAR," katanya. 

"Terkahir kaitannya dengan bus, transportasi bus solawat itu juga sama. Jadi tidak sesuai dengan jumlah. Juga akan kami hitung," sambungnya. 

Untuk itu, kata dia, jika pihak sudah menghitung ulang dan sudah ketemu angka estimasinya. Namun untuk angkanya dirinya belum mau menyebutkan. 

"Insya Allah sesuai dengan amanat daripada pak presiden, termasuk tadi ada biaya manasik. Manasik yang seharusnya tidak dimasukkan, tidak perlu dianggarkan, ada manasik sampai 6-8 kali, cukup besar juga. Jadi amanat presiden efisiensi sehingga kalau kita bisa lakukan itu, nanti haji tahun 2025 yang akan datang akan biayanya lebih murah, kurang dari angka yang lalu, pelayannya lebih baik," pungkasnya. 

Baca Juga: MK Hapus Presidential Threshold, DPR Siap Revisi Uu Pemilu

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengusulkan kepada DPR Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp Rp 93.389.684,99 atau Rp 93,3 juta. 

Hal itu disampaikan Nasaruddin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

"Untuk tahun 1446 Hijriah dan 2025 masehi, pemerintah menyesulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.389.684,99,” kata Nasaruddin dalam rapat. 

Ia mengatakan, pemerintah telah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas di dalam menentukan komponen BPIH tersebut. 

"Sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik, dengan biaya yang wajar," katanya. 

Kemudian, kata dia, asumsi dasarnya dalam menyusun rancangan besaran BPIH ini menggunakan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada beberapa waktu terakhir. 

"Oleh karena itu, pada usulan BPIH tahun 1446-2025 ini, kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kursi dolar AS terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini kita mengambil yang standarnya," katanya. 

Sementara nilai BIPIH atau anggaran yang dibebankan kepada jemaah haji adalah. Rp 65.372.779,49 atau sebesar 70 persen dari keseluruhan BPIH. Sementara nilai manfaatnya sebesar Rp 28.016.905,5.