Suara.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencapai Rp91,34 triliun. Angka tersebut terbesar sepanjang sejarah.
Dengan anggaran sebanyak itu, dinilai rencana menjadikan Jakarta sebagai kuta global seharusnya bisa terwujud.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan pemerintah Jakarta harus bisa melihat sektor tertentu yang menjadi kekuatan kota. Sehingga, APBD bisa dioptimalkan untuk mengembangkan sektor tersebut.
"Kita harus melihat faktor mana yang dianggap sebagai faktor trigger-nya, faktor yang menjadi pemicu untuk berkembangnya kegiatan ekonomi. Jadi dengan adanya sektor-sektor unggulan yang kita bisa ciptakan keunggulan ekonomi, angka Rp91 triliun mudah-mudahan bisa berhasil," kata Yayat kepada Suara.com, dihubungi Jumat (3/1/2025).
Menurutnya sektor manufaktur termasuk salah satu yang menjanjikan untuk menumbuhkan perekonomian kota. Namun demikian, pemerintah juga perlu menguatkan sektor teknologi serta kualitas SDM di Jakarta.
Namun, kualitas SDM unggul tidak akan bisa tercapai tanpa didukung dengan pendidikan yabg baik. Yayat menyampaikan bahwa SDM yang unggul nantinya bisa lebih mudah menyerap pasar global.
"Jadi kalau ada investasi global masuk ke Jakarta misalnya di sektor industri listrik, motor listrik, mobil listrik, atau di sektor teknologi digital atau sektor telekomunikasi, itu kan berarti kan income-nya lebih bagus lagi dibandingkan kalau sektor informal," ujarnya.
Penghasilan yang lebih banyak tentu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya akan membentuk kelas menengah atas jadi lebih banyak.
Meski anggarannya sudah banyak, menurut Yayat, Pemprov Jakarta tetap harus memanfaatkan keterlibatan sektor swasta untuk mau berinvestasi.
Baca Juga: Sejarah Perayaan Imlek di Indonesia dari Masa Kemerdekaan Sampai Jadi Libur Nasional
"Kalau investasi Jakarta, dari (APBD) Rp91 triliun, ada sektor swastanya, sektor masyarakat lebih dari Rp100 triliun, wah itu udah luar biasa. Artinya ada kekuatan, jadi saya kira untuk tahap setiap tahunnya rata-rata 90 triliunan, dalam 5 tahun kan hampir 450 triliun, itu udah sama dengan anggaran IKN, cukup besar lho," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Novel Perkumpulan Anak Luar Nikah: Keadilan bagi Generasi Tionghoa-Indonesia
-
Mengungkap Sisi Lain Kolonialisme dalam Novel 'Teh dan Pengkhianat'
-
4 Rekomendasi Anime yang Mengangkat Budaya Timur Tengah, Wajib Nonton
-
Novel Rahasia Salinem, Menguak Kehidupan Abdi Dalem di Keluarga Bangsawan
-
Sejarah Perayaan Imlek di Indonesia dari Masa Kemerdekaan Sampai Jadi Libur Nasional
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
Terkini
-
Tepis Tudingan Menkeu Purbaya Dana 'Nganggur', KDM Tak Sudi jika Dikubuli Anak Buah: Saya Pecat!
-
Profil Kontras Heri Gunawan: Politisi Gerindra Pro-Rakyat, Diduga Korupsi CSR BI, Beri Mobil Mewah
-
Nekat Gugurkan Kandungan 8 Bulan Demi Pekerjaan, Wanita di Bekasi Ditangkap Polisi
-
Babak Baru Korupsi Dana CSR BI, KPK Sita Mobil Staf Ahli Anggota DPR Heri Gunawan
-
Meski Hampir Rampung, Istana Ogah Buru-buru Terbitkan Perpres MBG
-
Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi karena Alasan Sakit, KPK: Sakitnya Menular atau Tidak?
-
Istana Beri Sinyal Mobil Nasional Masuk PSN, Danantara Siap Jalankan Proyek?
-
Tega Aborsi Bayi karena Ngeluh Sulit Dapat Kerja, Wanita di Bekasi Ditahan Polisi
-
Prabowo Mau Disogok Rp16,5 Triliun dan Hashim Rp25 Triliun, Begini Respons Istana
-
Polemik Dana Pemprov yang 'Parkir': Mengapa Jabar Bantah, DKI 'Jujur', dan BI Buka Data?