Suara.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencapai Rp91,34 triliun. Angka tersebut terbesar sepanjang sejarah.
Dengan anggaran sebanyak itu, dinilai rencana menjadikan Jakarta sebagai kuta global seharusnya bisa terwujud.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan pemerintah Jakarta harus bisa melihat sektor tertentu yang menjadi kekuatan kota. Sehingga, APBD bisa dioptimalkan untuk mengembangkan sektor tersebut.
"Kita harus melihat faktor mana yang dianggap sebagai faktor trigger-nya, faktor yang menjadi pemicu untuk berkembangnya kegiatan ekonomi. Jadi dengan adanya sektor-sektor unggulan yang kita bisa ciptakan keunggulan ekonomi, angka Rp91 triliun mudah-mudahan bisa berhasil," kata Yayat kepada Suara.com, dihubungi Jumat (3/1/2025).
Menurutnya sektor manufaktur termasuk salah satu yang menjanjikan untuk menumbuhkan perekonomian kota. Namun demikian, pemerintah juga perlu menguatkan sektor teknologi serta kualitas SDM di Jakarta.
Namun, kualitas SDM unggul tidak akan bisa tercapai tanpa didukung dengan pendidikan yabg baik. Yayat menyampaikan bahwa SDM yang unggul nantinya bisa lebih mudah menyerap pasar global.
"Jadi kalau ada investasi global masuk ke Jakarta misalnya di sektor industri listrik, motor listrik, mobil listrik, atau di sektor teknologi digital atau sektor telekomunikasi, itu kan berarti kan income-nya lebih bagus lagi dibandingkan kalau sektor informal," ujarnya.
Penghasilan yang lebih banyak tentu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya akan membentuk kelas menengah atas jadi lebih banyak.
Meski anggarannya sudah banyak, menurut Yayat, Pemprov Jakarta tetap harus memanfaatkan keterlibatan sektor swasta untuk mau berinvestasi.
Baca Juga: Sejarah Perayaan Imlek di Indonesia dari Masa Kemerdekaan Sampai Jadi Libur Nasional
"Kalau investasi Jakarta, dari (APBD) Rp91 triliun, ada sektor swastanya, sektor masyarakat lebih dari Rp100 triliun, wah itu udah luar biasa. Artinya ada kekuatan, jadi saya kira untuk tahap setiap tahunnya rata-rata 90 triliunan, dalam 5 tahun kan hampir 450 triliun, itu udah sama dengan anggaran IKN, cukup besar lho," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Novel Perkumpulan Anak Luar Nikah: Keadilan bagi Generasi Tionghoa-Indonesia
-
Mengungkap Sisi Lain Kolonialisme dalam Novel 'Teh dan Pengkhianat'
-
4 Rekomendasi Anime yang Mengangkat Budaya Timur Tengah, Wajib Nonton
-
Novel Rahasia Salinem, Menguak Kehidupan Abdi Dalem di Keluarga Bangsawan
-
Sejarah Perayaan Imlek di Indonesia dari Masa Kemerdekaan Sampai Jadi Libur Nasional
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?