Suara.com - Keputusan DPR dan pemerintah menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dari Rp 56.046.171 pada tahun 2024 menjadi Rp 55.431.750 pada tahun 2025 diapresiasi banyak pihak. Penurunan ini diharapkan tak mengurangi kualitas layanan.
Sekjen PPP Arwani Thomafi menyambut baik keputusan DPR dan pemerintah untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji pada tahun 2025. Keputusan ini akan meringankan beban jamaah.
“PPP mengapresiasi atas keputusan DPR dan pemerintah. Penurunan biaya haji ini tentu akan meringankan beban calon jamaah,” kata Arwani di Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Ia menyampaikan, penurunan biaya perjalanan ibadah haji ini diharapkan tidak mengurangi sedikitpun kualitas pelayanan dan fasilitas yang diterima jemaah.
“Pelayanan dan kualitas harus dinomorsatukan untuk jamaah. Penurunan biaya tak lantas kualitas pelayanan dan fasilitas juga menurun,” katanya.
Di sisi lain, Arwani juga mengapresiasi ikhtiar yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta tambahan kuota jamaah haji Indonesia pada tahun 2025.
Menurut dia, usaha menambah kuota haji Indonesia akan mengurangi jumlah antrean jamaah haji.
“Ikhtiar Presiden Prabowo untuk menambah kuota jamaah haji Indonesia harus didukung sebagai upaya mengurangi antrean jamaah haji Indonesia,” ujarnya.
Untuk diketahui, penurunan Bipih pada tahun 2025 ini disebabkan terdapatnya sejumlah efisiensi di sejumlah komponen seperti hotel, konsumsi, serta layanan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Baca Juga: Bakal Batasi Biaya Haji Furoda Lewat Revisi UU, DPR: Harus Ada Batas Atas!
Selain itu, biaya haji dapat ditekan lantaran belanja perlengkapan jemaah telah dilakukan pada tahun 2024 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Singgung Kasus Pertamina, Eks Ketua MK Beberkan Persoalan Besar Penegakan Hukum
-
Desak Dokumen AMDAL RDF Rorotan Dibuka, DPRD DKI: Jangan Ada yang Ditutupi!
-
Diterjang Banjir, Begini Upaya Pulihkan Trauma UMKM Perempuan di Aceh dan Sumatra
-
Mengenal RDF Plant Rorotan: Mesin Pengolah Sampah Jakarta yang Berusaha Keras Hilangkan Bau Busuk
-
Pigai Minta Isu Reshuffle Kabinet Tak Digoreng, Tegaskan Pernyataan Mensesneg Valid
-
Habiskan Anggaran Rp1,3 Triliun, DPRD DKI Sebut Perencanaan RDF Rorotan Tak Matang
-
Diperiksa Bareskrim, Pandji Pragiwaksono Dicecar Puluhan Pertanyaan Soal Ujaran ke Masyarakat Toraja
-
Diduga Cabuli Gadis yang Sedang Pingsan, Guru Besar UIN Palopo Resmi Dinonaktifkan dan 5 Faktanya
-
Ratusan Ribu Pil 'Setan' Disita di Jakbar, Polisi: Pemicu Tawuran dan Kenakalan Remaja
-
Presiden Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Program Prioritas di Rakornas Pusat - Daerah 2026