Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku kurang puas terhadap biaya haji 2025 yang hanya turun sebesar Rp4 juta dibandingkan tahun lalu.
Ketidakpuasan terbaca oleh Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025) kemarin. Marwan bersama ketua dan anggota Panja Haji Komisi VIII melaporkan perihal keputusan BPIH dan Bipih kepada Prabowo.
Meski tidak mengungkap keinginan secara spesifik berapa penurunan biaya haji yang diharapkan, Marwan menilai bahwa Prabowo ingin biaya haji bisa lebih turun hingga Rp1 juta sampai Rp2 juta lagi.
"Pertama mengenai spesifikasi angka Pak Presiden (Prabowo) tidak menunjukkan itu. Tetapi dapat ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin Rp1 juta, Rp2 juta lagi masih bisa diturunkan," kata Marwan usai melapor ke presiden.
Menurut Marwan penurunan sebesar Rp4 juta dari biaya tahun kemarin sudah berdasarkan pertimbangan. Termasuk melihat nilai tukar rupiah.
"Tetapi dengan berbagai pertimbangan, beberapa hal termasuk kurs mata uang asing dan lain-lain. Mungkin kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan," kata Marwan.
Diketahui, biaya haji 2025 sudah diketok DPR sehingga keinginan Prabowo agar biaya haji bisa lebih diturunkan akan menjadi catatan DPR. Marwan memastikan pihaknya akan lebih rinci untuk menghitung agar biaya bisa ditekan.
"Tapi mungkin di lain waktu kita akan perketat cara menghitungnya," kata Marwan.
Marwan menegaskan biaya haji tahun ini sudah disepakati sehingga tidak mungkin dikaji ulang. Tetapi keinginan Prabowo untuk lebih menekan biaya haji akan me jadi catatan Komisi VIII.
Baca Juga: Usulan Sri Mulyani Dinilai Terlalu Berat, Anak-anak Bisa 'Mabuk' jika Disuruh Belajar Saham Sejak SD
"Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII bahwa arahan pak presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," kata Marwan.
Dalam laporannya kepada presiden, Marwan menyampaikam bahwa penurunan biaya haji berdasarkan mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dilakukan koreksi dari pembiayaan yang dilakukan pada masa-masa sebelumnya.
"Dan kami mencatatkan laporan kepada pak presiden penurunan biaya haji ini dengan catatannya pelayanan semakin membaik," kata Marwan.
Panji Haji Menghadap Prabowo
Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa kemarin. Kedatangan Ketua Panja Abdul Wachid bersama Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang beserta rombongan tersebut untuk bertemu Presiden Prabowo.
Pertemuan itu untuk melaporkan terkait penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Rp89.410.258,79 serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BIPIH yang akan dibebankan kepada calon jemaah haji tahun 2025 disepakati Rp 55.431.750,7.
Berita Terkait
-
Usulan Sri Mulyani Dinilai Terlalu Berat, Anak-anak Bisa 'Mabuk' jika Disuruh Belajar Saham Sejak SD
-
Ngeri! Viral Polisi di Palu Bikin Challenge 'Tembak Kaki', Netizen Colek Humas Polri: Mau jadi Juri atau Sponsor?
-
Heboh Review Jujur Siswa SD Sebut Rasa Menu Ayam MBG Aneh, Netizen Sedih: Sabar ya Dek!
-
Pasang Badan buat Sri Mulyani, Prabowo Ultimatum ke Jajaran Kabinet: Jangan Ganggu Menkeu Terus
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Singgung Kasus Pertamina, Eks Ketua MK Beberkan Persoalan Besar Penegakan Hukum
-
Desak Dokumen AMDAL RDF Rorotan Dibuka, DPRD DKI: Jangan Ada yang Ditutupi!
-
Diterjang Banjir, Begini Upaya Pulihkan Trauma UMKM Perempuan di Aceh dan Sumatra
-
Mengenal RDF Plant Rorotan: Mesin Pengolah Sampah Jakarta yang Berusaha Keras Hilangkan Bau Busuk
-
Pigai Minta Isu Reshuffle Kabinet Tak Digoreng, Tegaskan Pernyataan Mensesneg Valid
-
Habiskan Anggaran Rp1,3 Triliun, DPRD DKI Sebut Perencanaan RDF Rorotan Tak Matang
-
Diperiksa Bareskrim, Pandji Pragiwaksono Dicecar Puluhan Pertanyaan Soal Ujaran ke Masyarakat Toraja
-
Diduga Cabuli Gadis yang Sedang Pingsan, Guru Besar UIN Palopo Resmi Dinonaktifkan dan 5 Faktanya
-
Ratusan Ribu Pil 'Setan' Disita di Jakbar, Polisi: Pemicu Tawuran dan Kenakalan Remaja
-
Presiden Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Program Prioritas di Rakornas Pusat - Daerah 2026